Islamabad, LiputanIslam.com – Presiden Pakistan Arif Alvi mengumumkan pembubaran parlemen negara ini atas saran Perdana Menteri Imran Khan.
“Presiden Pakistan, Dr. Arif Alvi, telah menyetujui saran Perdana Menteri Pakistan untuk membubarkan Majelis Nasional berdasarkan Pasal 58(1) dan Pasal 48(1) Konstitusi Republik Islam Pakistan,” ungkap Kantor Kepresidenan Pakistan dalam sebuah pernyataan, Minggu (3/4).
Sebelumnya di hari yang sama Perdana Menteri Imran Khan dalam pidato yang ditujukan kepada rakyat Pakistan mengaku telah menyarankan presiden untuk “membubarkan parlemen”.
Surat kabar Dawn Pakistan menyebutkan bahwa sesuai pasal 58, Presiden berkewajiban membubarkan Majelis Nasional jika disarankan oleh Perdana Menteri, dan jika tidak segera dibubarkan maka majelis ini akan dianggap bubar 48 jam setelah Perdana Menteri mengumumkan pembubaran itu.
Pengumuman pembubaran parlemen itu disampaikan beberapa saat setelah wakil ketua Majelis Nasional, Qassem Suri, yang memimpin sidang pada hari itu menolak mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Imran Khan, dan menyebutnyai tidak konsisten dengan Pasal 5 konstitusi, yang menyatakan bahwa “kesetiaan kepada negara adalah kewajiban dasar bagi semua warga negara”.
Pemerintah mengklaim bahwa mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri adalah “konspirasi yang didanai asing”, berdasarkan “surat ancaman” yang diterima dari Amerika Serikat (AS) melalui duta besar Pakistan yang menyerukan agar Khan dimakzulkan.
Pada akhir Maret, parlemen Pakistan yang beranggotakan 342 orang menyetujui mosi tidak percaya terhadap pemerintah Khan dengan 161 suara, tapi oposisi membutuhkan 172 suara untuk memakzulkan perdana menteri dari jabatannya.
Menteri Negara Informasi dan Penyiaran Farrukh Habib mengatakan bahwa pemilu akan diadakan dalam 90 hari ke depan setelah Imran Khan menyarankan Presiden Arif Alvi untuk membubarkan parlemen.
Di Twitter, Minggu, dia menyebutkan bahwa sindrom “kaki gemetar” telah dialihkan kembali ke oposisi.
Pemimpin Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) itu juga mengatakan bahwa warga negara Pakistan yang tinggal di luar negeri berhak memilih anggota parlemen dan jangan sampai pihak oposisi mengambil hak itu. (mm/alalam/po)
Baca juga: