Sanaa, LiputanIslam.com – Gerakan Ansarullah menanggapi keputusan Dewan Keamanan PBB mengklasifikasikan gerakan Ansarullah di Yaman sebagai kelompok teroris dan memperluas larangan pengiriman senjata ke Yaman.
Dikutip Al-Alam, Selasa (1/3), anggota Dewan Tinggi Politik Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, mengatakan bahwa “jika keadilanlah yang menjadi tujuan, bukan uang”, maka yang seharusnya menjadi tolok ukur untuk membuat larangan senjata adalah serangan dan kejahatan perang negara-negara agresor AS, Inggris, Arab Saudi dan UEA di Yaman.
Ali Al-Houthi menyebutkan bahwa senjata-senjata yang dibeli oleh negara-negara Arab Teluk Persia dari AS, Inggris dan lain-lain justru diujicoba efektivitasnya di Yaman untuk membunuhi anak-anak kecil, dan hal yang sama juga dilakukan terhadap Palestina.
“Sebagaimana mereka melakukannya di Palestina; melarang senjata untuk Palestina, dan memberikannya kepada pihak yang melakukan kejahatan perang,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Republik Yaman sekarang memiliki senjata modern yang tak ia miliki sebelumnya, berkat anugerah Allah serta jihad para pemberani orang-orang Yaman yang telah merampas semua itu dalam perang, dan akibat kegagalan agresor AS, Inggris, Saudi, UEA dan para sekutu militernya.”
Senada dengan ini, anggota Biro Politik Ansarullah Mohammad Al-Bukhaiti mengatakan, “Keputusan Dewan Keamanan untuk memperpanjang isolasi Yaman dari pembelian senjata dan dari hak untuk membela diri, dengan persetujuan AS, Inggris dan Prancis bersama Rusia dan Cina, menunjukkan kebutuhan dunia akan tatanan dunia baru yang berlandaskan keadilan.”
Dia menambahkan, “Kami tegaskan kepada negara-negara yang memberikan suara pada keputusan yang tiak adil itu; kalian dan keputusan kalian berada di bawah kaki kami, karena kami percaya kepada Allah SWT.”
Resolusi itu diusulkan oleh UEA dan diadopsi dengan 11 suara mendukung dan empat abstain.
Misi Emirat untuk PBB menyambut baik hasil pemungutan suara dan menyebuit resolusi itu akan “membatasi kemampuan militer Houthi dan mendorong untuk menghentikan eskalasi mereka di Yaman dan kawasan”.
Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengeluarkan sanksi baru terhadap jaringan yang dituduh mentransfer puluhan juta dolar ke Houthi , dan di tengah dorongan oleh pemerintah UEA agar negara-negara dunia mengambil sikap lebih keras terhadap Ansarullah.
Jabatan ketua periodik Dewan Keamanan PBB, Selasa, diserah terimakan dari Rusia ke UEA, sesuai urutan abjad. (mm/alalam/aljazeera)
Baca juga: