Algiers, LiputanIslam.com – Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menyatakan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab yang akan diselenggarakan di Aljazair pada tahun depan akan bersifat konprehensif dan tak akan memperparah perpecahan negara-negara Arab. Selain itu, dia juga menyayangkan perkembangan hubungan Maroko dengan Israel.
Dalam wawancara dengan berbagai media lokal pada Jumat malam (26/11), dia menyambut baik rencana kehadiran Suriah dalam KTT Liga Arab yang dijadwalkan pada bulan Maret 2022 tersebut.
“Kami berharap KTT Liga Arab mendatang menjadi titik tolak baru untuk kerjasama Arab, dan KTT ini akan menyeluruh, komprehensif dan tidak akan memperparah perpecahan Arab,” ujarnya.
Presiden Tebboune menyebut hubungan negaranya baik-baik saja dengan semua negara, kecuali “pihak yang ingin memusuhi Aljazair”. Dia lantas menyayangkan terjalinnya hubungan kerjasama keamanan antara Maroko dan Israel dalam kunjungan Menhan Israel Benny Gantz ke Maroko belum lama ini.
“Untuk pertama kalinya sejak entitas (Israel) ini dibuat, hina dan cela suatu negara Arab mengancam negara Arab lain. Aljazair adalah negara yang terlindungi, celakalah siapa yang melancanginya. Kami sudah keluar dari dekade hitam dan berdiri lagi di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya, media Maroko mengutip pernyataan Menlu Israel Yair Lapid; “Kami dan Kerajaan Maroko sama-sama prihatin atas peran pemerintah Aljazair di kawasan, yang sudah menjadi lebih dekat dengan Iran dan sekarang menggalang kampanye anti penerimaan Israel di Uni Afrika sebagai pengawas.”
Di sisi lain, Maroko melalui wakil tetapnya di PBB, Omar Hilal, menuduh Aljazair berusaha meningkatkan tensi ketegangan dengan Maroko dengan tujuan “menghindari situasi sosial dan ekonomi yang berbahaya” di wilayahnya.
Aljazair memberikan dukungan dan bantuan kepada Front Populer untuk Pembebasan Saguia El-Hamra dan Oued Eddahab (Polisario) yang telah berkonflik dengan Maroko atas wilayah Sahara sejak tahun 1976. Front tersebut menginginkan kemerdekaan penuh dari Maroko, sementara Maroko menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayahnya.
Maroko mengajukan proyek otonomi wilayah Sahara di bawah kedaulatan Maroko, tapi Aljazair dan Polisario menolaknya. (mm/railayoum)
Berita terkait: