Algiers, LiputanIslam.com – Ketua parlemen Aljazair Majelis Al-Ummah, Salah Goudjil, menyatakan bahwa negaranyalah yang menjadi “target ancaman” dalam kunjungan Menhan Israel Benny Gantz ke Maroko yang telah menghasilkan sebuah perjanjian kerjasama keamanan antara Tel Aviv dan Rabat.
Dikutip kantor berita resmi Aljazair, Kamis (25/11), Goudjil mengatakan, “Musuh semakin mempersenjatai diri untuk menghambat Aljazair, Aljazair menjadi target dengan adanya kunjungan Gantz itu.”
Dia menambahkan, “Sekarang sudah jelas melalui apa yang kita saksikan dari kunjungan menhan Israel ke sebuah negara tetangga setelah menlu entitas ini (Yair Lapid) mengunjunginya (pada Agustus lalu) dan mengancam Aljazair dari Maroko tanpa ada reaksi apapun dari pihak pemerintah Maroko.”
Dalam kunjungan Menhan Israel ke Maroko Rabu lalu kedua pihak meneken perjajian kerjasama keamanan yang memungkinkan Maroko mendapatkan teknologi militer Israel.
Media Aljazair mengecam keras kunjungan Gantz ke Maroko. Situs berita Aljazair Tout sur l’Algérie (TSA) menyebutkan, “Apa yang tak dilakukan Israel dengan Mesir dan Yordania dalam hubungan bilateral masing-masing selama 43 tahun dan 27 tahun, ternyata ia lakukan bersama Maroko hanya setelah 11 bulan saja (dari pengadaan perjanjian normalisasi Israel-Maroko).”
Harian Aljazair L’Expression juga turut berkomentar dengan menyatakan, “Langkah tambahan menuju kebersamaan langkah ini membuka peluang bagi MOSSAD Israel untuk memperkuat kehadirannya di perbatasan Maroko-Aljazair, dengan segala yang ia lontarkan dalam masalah ini berupa ancaman terhadap keamanan wilayah Arab Maghrib.”
Kunjungan Gantz itu dilakukan setelah Aljazair memutuskan hubungan dengan Maroko pada Agustus lalu dengan alasan Maroko melakukan”tindakan permusuhan” terhadap Aljazair, dan setelah Front Populer untuk Pembebasan Saguia El-Hamra dan Oued Eddahab (Polisario) bersumpah untuk “meningkatkan perjuangan bersenjata” melawan Maroko di Sahara Barat.
Sahara Barat adalah bekas jajahan Spanyol yang sebagian besarnya diambil alih oleh Maroko setelah berakhirnya kolonialisme. Hal ini memicu konflik bersenjata dengan Polisario yang berlangsung hingga tahun 1991.
Sejak itu, PBB telah mengerahkan misi di wilayah tersebut dan menganggapnya sebagai “wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri” karena tidak adanya penyelesaian akhir.
Didukung oleh Aljazair, Polisario menuntut diselenggarakannya referendum untuk penentuan nasib sendiri di Sahara Barat yang diakui oleh PBB ketika perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada September 1991.
Di pihak lain, Maroko yang didukung oleh Perancis dan AS, menolak solusi apa pun di luar otonomi di bawah kedaulatannya di wilayah luas seluas 266.000 km persegi tersebut.
Di masa kepresiden Donald Trump di AS, pada Desember 2020 Washington mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat dengan imbalan normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel. (mm/raialyoum)
Baca juga: