Teheran, LiputanIslam.com – Teheran kembali memperingatkan bahwa perjanjian nuklir Iran dengan sejumlah negara besar dunia tidak bisa dikaitkan dengan berbagai urusan lain, termasuk pertahanan.
Diktutip Rai Al-Youm, Jumat (12/111), asisten Menlu Iran Ali Bagheri Kani dalam wawancara dengan surat kabar Inggris The Guardian mengatakan, “Perjanjian nuklir memiliki kerangka tertentu dan tak ada relevansinya dengan urusan-urusan lain. Kami tak akan pernah bernegosiasi mengenai daya pertahanan dan keamanan kami.”
Dia juga menggaris bawahi bahwa Iran memerlukan jaminan dari Washington bahwa AS tidak akan keluar lagi dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) yang diteken Iran bersama AS, Inggris, Prancis, Rusia, China dan Jerman (5+1) pada tahun 2015.
“Ini perjanjian, bukan kebijakan. Jika perjanjian damai antara kedua negara sudah tercapai maka akan berimplikasi hukum. Inilah hukum internasional. Yang menjadi tujuan bukanlah bahwa undang-undang lokal AS melanggar perjanjian internasional, ini menyalahi hukum internasional,” jelasnya.
Bagheri Kani menepis anggapan bahwa Iran menolak dimulainya lagi perundingan adalah karena berambisi untuk terus mengembangkan proyek nuklirnya.
Dia belasaran, “Sudah sewajarnya pemerintah baru memerlukan waktu untuk pendiriannya dalam negosiasi dan pelaksanaan perundingan bilateral dengan berbagai pihak lain.”
Bagheri menyebutkan bahwa hubungan Iran dengan negara-negara lain tak memerlukan asistensi dan rekomendasi pihak lain, dan membantah anggapan bahwa perundingan dengan Iran sangat sulit sehingga kesepakatan tak akan tercapai di Wina.
“Sanksi harus dicabut, kita sudah menjalin perjanjian, dan kami yakin perjanjian ini harus diimplementasikan,” lanjutnya.
Dia juga mengatakan, “Apa yang menjadi kepedulian kami ialah dari mana kita memulai, tapi yang penting ialah bahwa kita mencapai perjanjian yang membuahkan hasil-hasil implementatif bagi kedua pihak. Tujuan utama kami ialah pencabutan sanksi ilegal terhadap bangsa Iran, sanksi yang menyalahi ketentuan PBB. Harus ada pencabutan sanksi yang diterapkan oleh Presiden Obama dan Presiden Trump dalam melanggar perjanjian nuklir.” (mm/railyoum)
Baca juga: