Jakarta, LiputanIslam.com— Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan adanya 202 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pihak kepolisian sepanjang 2019-2021.
“Sepanjang 2019-2021, ada 202 kasus pelanggaran oleh kepolisian,” kata Wakil Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBI Aditia Santoso, Kamis (29/7).
Aditia mengatakan, pelanggaran HAM tersebut secara rinci terdiri dari 51 kasus pada 2019, 105 kasus pada 2020, dan 46 kasus pada 2021. Berdasarkan tingkatnya, 40 kasus terjadi di tingkat polda, 123 kasus di tingkat polres, 28 kasus di tingkat polsek, dan 11 kasus tidak teridentifikasi.
Baca: Selama 3 Tahun, Ombudsman Terima 1.936 Laporan Masyarakat Terkait Pelanggaran Polisi
“Tidak teridentifikasi ini karena ada beberapa kantor yang mengambil data dari media online atau media cetak, yang di mana kepolisiannya tidak dicantumkan secara jelas,” jelasnya.
Dari sisi korban, kelompok paling banyak yang menimpa kekerasan ini adalah pelaku atau tersangka sebanyak 79 kasus, mahasiswa 63 kasus, masyarakat umum 46 kasus. Selain itu, sebanyak 18 kasus menimpa aktivis, 6 kasus menimpa pengacara, 4 kasus menimpa masyarakat adat, dan 1 kasus penyandang disabilitas.
Sementara dari sisi bentuk pelanggaran, terdapat 85 kasus penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan 40 kasus, kriminalisasi 36 kasus, penembakan 32 kasus, dan pembubaran aksi 29 kasus.
“Total ada 13.000 yang telah menjadi korban. Pelanggaran paling banyak adalah penangkapan sewenang-wenang,” ungkapnya. (sh/gatra/kompas)