Sanaa,LiputanIslam.com-Seperti diberitakan media-media, Utusan AS untuk Yaman Tim Lenderking pada Kamis pekan lalu menyatakan, Ansharullah adalah pihak legal di Yaman.
“AS mengakui Houthi sebagai pihak legal di Yaman dan kelompok yang telah mendapatkan sejumlah pencapaian,” kata Lenderking.
“Houthi bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan (di Yaman). Koalisi (Saudi) juga memikul sebagian dari tanggung jawab itu di pundaknya,” imbuh Lenderking.
Kemenlu AS pada hari berikutnya berusaha “meralat” statemen yang disampaikan Lenderking. Dalam statemennya, Kemenlu AS menyatakan, Washington sebagaimana negara-negara lain masih menganggap Pemerintahan Mansour Hadi sebagai “satu-satunya pemerintahan sah”. Kemenlu AS mengklaim, media-media salah memahami statemen Lenderking terkait Ansharullah dan perang di Yaman.
“Lenderking menjelaskan bahwa Houthi tidak mungkin dipisahkan dari perimbangan, sebab mereka menguasai sebagian kawasan dan penduduk,” ujar Kemenlu AS.
Menanggapi pernyataan ini, seorang anggota Kantor Politik Ansharullah, Ali al-Qahum menyatakan bangsa Yaman tidak perlu pengakuan pihak lain soal legalitas mereka.
Kepada al-Mayadeen, al-Qahum mengatakan, ”Jika orang-orang AS serius, mereka harus menghentikan agresi.”
“Statemen AS bukan hal baru. Setelah adanya dukungan (AS) terhadap agresi (Koalisi Saudi-UEA), pernyataan ini menunjukkan standar ganda yang digunakan AS,” tandas al-Qahum.
Sekretaris Dewan Tinggi Politik Yaman, Yasir al-Hawri juga mengatakan, ”Ansharullah dan semua faksi nasionalis yang melawan agresi mendapatkan legalitas mereka dari medan tempur dan bangsa Yaman.” (af/fars)
Baca Juga:
AS Serang Basis-basis al-Hashd al-Shaabi dengan Bom Seberat 1,2 Ton