LiputanIslam.com – Surat kabar Inggris Financial Times dan kemudian beberapa media dunia lain termasuk Reuters dan AFP serta pemerintah beberapa negara Barat belum lama ini melaporkan adanya perundingan Iran-Saudi di Baghdad, ibu kota Irak.
Disebutkan bahwa dalam pertemuan itu delegasi Iran dipimpin oleh Sekjen Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani, sedangkan delegasi Saudi dipimpin oleh kepala badan intelijen Saudi Khalid bin Ali Al-Humaidan, dan kedua pihak mempelajari pembentukan komisi-komisi teknis keamanan untuk melanjutkan pembicaraan mengenai berbagai isu krusial, terutama perang di Yaman dan krisis politik Libanon.
Namun demikian, para pejabat Saudi bersikeras membantah kabar itu. Pemred Rai Al-Youm yang berbasis di London, Inggris, Abdel Bari Atwan, dalam Tajuk Rencana terbarunya berkomentar bahwa bantahan itu mengingatkan orang pada bantahan Riyadh terhadap laporan serupa mengenai pertemuan segi tiga di kota Neom, Saudi, beberapa bulan lalu, yang melibatkan Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Menlu AS Mike Pompeo.
Sumber sumber AS, Israel dan Eropa mengkonfirmasi pertemuan itu, dan bahkan memublikasi nomor penerbangan pesawat yang membawa Netanyahu ke Neoum. Tapi Saudi tetap saja bersikukuh membantahnya.
Menurut Atwan, mengingat Saudi adalah rezim yang berkuasa di Negeri Haramain, bantahan atas pemberitaan pertemuan di Neom itu masih dapat dimengerti, karena memang sensitif dan dapat berimplikasi berat bagi Saudi. Tapi apakah pertemuan Saudi dengan Iran juga sedemikian sensitif? Tentu saja tidak. Karena itu, bantahan para pejabat Riyadh terhadap kabar pertemuan Saudi dengan Iran di Baghdad itu mengundang tanda tanya besar? Apa aibnya bagi Saudi jika mengakui pertemuan dengan negara jirannya sendiri itu?
Bukankah negara adidaya AS beserta lima negara besar lain juga sedang terlibat perundingan dengan Iran, meski AS tidak secara langsung? Negara-negara besar dunia itu bahkan merespon persyaratan Iran untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 yang terbengkalai sejak AS keluar darinya pada tahun 2018. Lantas mengapa Saudi tak menempuh cara yang sama untuk mengatasi semua perselisihannya dengan Iran yang notabene negara Muslim dan jirannya?
Atwan menyebutkan bahwa bukan rahasia lagi bahwa Saudi kewalahan dalam perang yang ia kobarkan di Yaman untuk menumpas gerakan Ansarullah (Houthi) yang didukung Iran. Saudi mendapat balasan telak dari Ansarullah, yang bahkan juga menyasar jantung perekomiannya, Saudi Aramco, sehingga melanjutkan perang bagi Saudi tak ubahnya dengan “bunuh diri militer, politik dan mental”.
Karena itu, upaya mencari solusi melalui perundingan dengan Iran setelah AS cuci tangan dan disebut-sebut telah menghentikan penjualan senjata dan amunisinya ke Saudi seharusnya dipandang Saudi sebagai upaya yang logis ataupun pragmatis.
Jurnalis senior Atwan yang berdarah Palestina itu menilai pembicaraan Saudi-Iran di Baghdad untuk mencari solusi bagi semua isu yang diperselisihkan bisa jadi merefleksikan kebijakan baru Riyadh untuk menyudahi sikap “keras kepala” dan “arogan”-nya yang selama ini telah menghamburan dana lebih dari $700 miliar untuk membeli senjata AS serta membuatnya terpaksa menjual beberapa saham Saudi Aramco, membekukan banyak proyek infrastrukturnya, dan membenamkan anggarannya dalam defisit besar sehingga terpaksa mengambil pinjaman dari bank-bank lokal dan internasional.
Iran telah menolak semua keinginan Saudi untuk berpartisipasi dalam perundingan nuklir. Iran juga mengabaikan persyaratan yang mengharuskan Teheran menghentikan proyek rudalnya. Dan yang lebih krusial lagi, pemerintahan Presiden AS Joe Biden adalah pihak yang mengemis perundingan dengan Iran melalui mediasi Eropa.
Dalam kondisi demikian, sudah sewajarnya jika Riyadh tak menemukan jalan kecuali meminta bantuan kepada Baghdad agar memfasilitasi pertemuan Saudi-Iran, seperti yang telah dilaporkan oleh berbagai media bahwa pertemuan itu telah berlangsung pada 9 April 2021.
Di bagian akhir, Atwan menekankan bahwa sudah sepatutnya Saudi mengadakan pembicaraan dengan Iran daripada merawat wacana normalisasi hubungan dengan Israel, rezim Zionis yang jelas-jelas menduduki Palestina tapi malah bersikukuh mempengaruhi dunia Islam.
“Iran bukan negara Majusi, bangsanya Muslim, bukan penyembah api, pemimpin besarnya pun berdarah Arab keturunan Ahlul Bait, yang dapat berbicara bahasa Arab lebih baik daripada sebagian besar pemimpin Arab. Kebijakan politik perang terhadap Iran dengan agitasi sektarian telah gagal dan kontraproduktif. Iran merupakan kekuatan regional besar yang berjuang dengan senjata buatannya sendiri, 40 tahun melawan embargo AS, dan kini negara-negara besarpun ingin mencuri hati Iran. Siapa ingin menandingi ataupun memeranginya maka ia harus seperti Iran terlebih dahulu, bukan mengandalkan pihak lain seperti AS ataupun Israel,” pungkas Atwan. (mm/raialyoum)
Baca juga:
Iran dan Saudi Dikabarkan Berunding Langsung di Baghdad untuk Perbaikan Hubungan
[Video:] Atwan: Pengayaan Uranium 60 % Iran, Bukti Kedahsyatan Teknologi Iran