Baghdad, LiputanIslam.com – Tokoh pejuang Irak pemimpin Gerakan Al-Nujaba, Nasr Al-Shammari, tampak marah besar terhadap kasak-kusuk sejumlah pihak mengenai wacana dan rencana normalisasi hubungan negara ini dengan Rezim Zionis Israel.
Kemarahan terhadap yang tampaknya ditujukan kepada sejumlah pihak di Irak itu dia tumpahkan di halaman Twitternya, Rabu (10/3), dengan kalimat yang cukup kasar, meski tak menyebutkan nama orang ataupun kelompok yang bersangkutan.
“Irak bukan milik bapak siapapun di antara kalian, sehingga kalian ingin merampas sejarah, kesucian, dan ideologi sosialnya,” cuit Al-Shammari.
Dia lantas menyebutkan fatwa tegas ulama dan filsuh tersohor Irak, Ayatullah Sayid Mohammad Bagir Sadr, yang gugur diteror oleh rezim diktator Saddam Hossein.
“Masih berlaku fatwa Syahid Sadr bahwa perdamaian dengan Israel tak ubahnya dengan keluar dari agama. Hukumnya juga jelas dan gamblang, maka janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, yang tak patut bagian kalian. Orang yang berakal adalah orang yang mengambil pelajaran dan mauidhoh,” lanjutnya.
Postingan pedas ini muncul setelah belakangan ini beberapa media melaporkan adanya kecenderungan sejumlah orang dan parpol di Irak kepada normalisasi hubungan negara ini dengan Israel.
Beberapa media yang terafiliasi dengan sejumlah rezim Arab dan Israel mengklaim bahwa setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko menormalisasi hubungan Israel tibalah giliran Irak untuk mengikuti jejak negara-negara tersebut.
Situs berita Sky News milik UEA Selasa lalu di Twitter mengklaim bahwa Baghdad bersiap menandatangani nota kesefahaman dengan Israel, namun beberapa jam kemudian klaim itu dihapus.
Presiden Irak Barham Salih membantah klalim itu serta statemen-statemen yang dihubungkan dengan dirinya. Dia mengatakan, “Sejumlah media dan laman (di media sosial) telah menisbatkan statemen palsu kepada Presiden Irak, yang intinya adalah Irak akan berkoordinasi dengan Palestina dan siap untuk menandatangani kesepakatan damai dengan Israel.”
Jubir Perdana Menteri Irak Ahmad Mulla Talal dalam jumpa pers memberikan tanggapan resmi soal itu dengan menegaskan, “Undang-undang Irak melarang normalisasi hubungan dengan Israel.” (mm/fna)
Baca juga: