LiputanIslam.com-Menlu AS Antony Blinken menyatakan bahwa Pemerintahan Joe Biden bersikeras mempertahankan Kedubes AS di Quds (Yerusalem). Pemerintahan baru AS juga menilai Dataran Tinggi Golan memiliki kepentingan nyata bagi keamanan Rezim Zionis.
Dalam kondisi saat ini, pertemuan antarkelompok Palestina berbarengan dengan pertemuan para menlu negara-negara Arab di Kairo.
Semua tahu bahwa belum ada kejelasan soal solusi untuk Palestina, yang ditunda-tunda oleh negara-negara arogan, terutama AS dan Israel. Israel sama sekali tidak bersedia untuk angkat kaki dari Palestina, juga tidak memedulikan pelaksanaan resolusi-resolusi internasional dan PBB.
Para menlu negara-negara Arab mengatakan, solusi Dua Negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Palestina. Hal ini ditetapkan sebagai prioritas puncak negara-negara Arab. Kesediaan Palestina untuk berkompromi akan berefek positif pada kelancaran proses perundingan.
Mereka juga menekankan pentingnya kerjasama negara-negara Arab untuk mendukung isu Palestina, sebab masalah Palestina adalah kunci perdamaian regional. Mereka menghendaki adanya cakrawala nyata demi terwujudnya perdamaian ini.
Menlu Saudi Faisal bin Farhan menyatakan, negaranya menegaskan prinsip pembentukan pemerintah independen Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Quds sebagai ibu kota, bukan di semua tanah Palestina. Ini serupa dengan sikap UEA, yang telah melakukan normalisasi dengan Israel.
Menteri Penasihat Urusan Luar Negeri UEA, Anwar Gargash dalam pertemuan Liga Arab menyatakan, pihaknya menuntut gerakan baru untuk memulai proses perdamaian kredibel di Timteng. Ia berkata, Abu Dhabi mendukung pembentukan pemerintahan Palestina di perbatasan 4 Juni 1967.
Di saat bersamaan, proses perundingan nasional Palestina di Kairo untuk mencapai kesepakatan terkait pemilu dan masalah-masalah lain telah berakhir.
Pertemuan kelompok-kelompok Palestina diadakan 3 pekan usai Ketua PNA Mahmoud Abbas menginstruksikan penyelenggaraan pemilu legislatif pada bulan Mei dan pemilu kepemimpinan PNA pada Juli nanti, yang merupakan kali pertama sejak 2006.
Ismail Haniyeh menyatakan, Hamas siap untuk melakukan langkah-langkah di Gaza agar pemilu mendatang membuahkan hasil.
Dia berharap langkah-langkah serupa juga dilakukan di Tepi Barat dan pemilu di Quds berlangsung dengan aman.
Sebuah sumber Palestina mengabarkan, atmosfer pertemuan di Kairo sangat positif. Menurutnya, delegasi dari kelompok-kelompok Palestina bicara soal krisis kemanusiaan di Gaza dan perlunya membuka perlintasan darat di Rafah untuk mengurangi problem yang dihadapi ribuan warga Palestina yang terlunta-lunta. (af/alalam)
Baca Juga:
Jihad Islami: Percuma Berharap Biden Mengubah Kebijakan AS soal Palestina
[Berita Gambar] Pembicaraan Rekonsiliasi Palestina Harus Mengakhiri Pembagian Nasional