LiputanIslam.com— Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) Adi Mahfudz mengatakan pertumbuhan ekonomi yang negatif berdampak pada upah minimum. Menurutnya, jika ekonomi masih tumbuh negatif, upah minimum 2021 bisa lebih rendah dari tahun ini.
“Bisa turun jika inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih negatif, jika masih memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015,” kata dia, Selasa (20/10).
Baca: KSPI Cemas RUU Cipta kerja Bikin Upah Buruh Turun
Dia menilai, penurunan upah minimum juga akan terjadi di kawasan seperti Jakarta dan Karawang yang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota-nya (UMSK) tinggi.
“Kalau sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) konsekuensinya daerah seperti DKI Jakarta dan Karawang akan turun nilainya,” ujarnya.
Dia menuturkan, pihaknya telah mengusulkan tiga hal keapda Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tekrait upah minimum 2021, yaitu upah minimum 2021 bagi yang terdampak Covid-19, upah minimum 2021 bagi yang tidak terdampak penyesuaian secara Bipartit, dan meminta Menaker segera menerbitkan Surat Edaran (SE) atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).
Sementara itu, Presiden Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, kontraksi pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak adanya kenaikan upah minimum. Sebab, ekonomi pada periode 1998, 1999, dan 2000 tumbuh minus, namun upah minimum masih naik.
“Jadi tidak ada alasan upah minimum 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena pertumbuhan ekonomi sedang minus. Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu tetap naik bahkan mencapai 16 persen,” jelasnya.
Selain itu, tidak semua perusahaan mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah harus dilakukan secara proporsional. (sh/cnnindonesia/kompas)