LiputanIslam.com — Meskipun Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan, eks juru bicara HTI Ismail Yusanto dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ismail dilaporkan karena masih eksis di media sosial mengaku sebagai juru bicara HTI dan aktif melakukan propaganda khilafah ala HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keberlangsungan negara.
Ismail Yusanto dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya sore tadi oleh Heriansyah atau Ayik, yang merupakan mantan Ketua DPD HTI Bangka Belitung.
“Kami melaporkan Ismail Yusanto karena masih mengaku sebagai jubir HTI, padahal organisasi ini sudah dibubarkan dan terlarang serta (karena) terus mempropagandakan khilafah ala HTI ke publik, khususnya melalui media sosial,” kata Ayik, yang kini menjadi pengurus Lembaga Dakwah NU Jawa Barat dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (28/8/2020).
Sementara itu, Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Ayik mengatakan tindakan Ismail dinilai dapat mengancam keberlangsungan negara. Menurutnya, pemahaman khilafah ala HTI bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara.
“Pemahaman khilafah ala HTI ini merupakan bentuk menyebarkan permusuhan antargolongan, kerusuhan, dan SARA,” kata Muannas.
“Ismail Yusanto masih mengaku jubir HTI yang sudah dibubarkan oleh Menkum HAM dan sudah dikuatkan oleh kasasi Mahkamah Agung, juga menyebarkan ideologi khilafah ala HTI yang menurut putusan pengadilan bertentangan dan melawan Pancasila. Ancaman penjaranya bisa seumur hidup atau 20 tahun” kata Muannas, yang juga Ketua Umum Cyber Indonesia.
Baca juga: Indonesia Diambang Resesi, Mahfud MD: Resesi Beda Dengan Krisis
“Kami masih mendapati beberapa konten dia di channel YouTube maupun Facebook, dia masih mengklaim sebagai jubir HTI,” sambung Muannas.
Ismail Yusanto dilaporkan atas tuduhan melanggar UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas Pasal 82A Ayat (2) juncto Pasal 59 Ayat (4) Poin (b) & (c) dengan ancaman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Selain dengan UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas, Ismail Yusanto juga bisa dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 169 KUHP. (Ay/Detik/CNN)