Beirut, LiputanIslam.com – Pengadilan internsional yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan seorang anggota Hizbullah bernama Salim Ayyash bersalah dalam kasus peledakan bom yang menewaskan mantan perdana menteri Libanon mendiang Rafik Hariri pada tahun 2005.
Salim Ayyash dinyatakan bersalah, sementara tiga tersangka Hizbullah lainnya dibebaskan dari dakwaan.
Keputusan Pengadilan Khusus untuk Lebanon (STL) – pengadilan internasional yang berbasis di dekat Den Haag, Belanda – dikeluarkan Selasa (18/8/2020), yaitu lebih dari 15 tahun setelah Hariri terbunuh bersama 21 orang lainnya dalam ledakan besar di Beirut pada 14 Februari 2005.
Keempat anggota kelompok dan partai politik yang didukung Iran dituduh mengatur dan melakukan serangan itu, meskipun kelompok itu tidak dituntut secara resmi dan membantah terlibat.
Menanggapi putusan STL, Mantan Perdana Menteri Libanon Saad Hariri yang juga merupakan putra Rafik Hariri mengatakan,”Kami menerima putusan pengadilan dan ingin keadilan diterapkan.” Dia mengaku mengharapkan “hukuman yang adil” bagi para penjahat.
Hariri menambahkan bahwa mereka yang membunuh ayahnya bertujuan “mengubah wajah Lebanon dan sistemnya serta identitas beradabnya”, dan karena itu “tidak akan ada kompromi” dalam masalah ini.
Dilaporkan bahwa Salim Ayyash, Assad Sabra, Hassan Oneissi, dan Hassan Habib Merhi yang disebut-sebut sebagai anggota Hizbullah diadili secara in absentia karena Hizbullah menolak mengungkapkan keberadaan mereka.
Hakim Micheline Braidy saat membacakan ringkasan putusan 2.600 halaman STL menyatakan “puas tanpa keraguan” dengan bukti yang menunjukkan bahwa Ayyash menggunakan telepon.
Sedangkan Hakim Janet Nosworthy mengatakan bahwa jaksa penuntut memberikan bukti yang tidak cukup untuk membuktikan tiga orang lainnya adalah kaki tangan.
STL juga menyatakan belum dapat mengaitkan peledakan itu dengan gerakan para pemimpin Hizbullah ataupun pemerintah Suriah.
“Tidak ada bukti bahwa pemimpin Hizbullah terlibat dalam pembunuhan Hariri, dan tidak ada bukti langsung keterlibatan Suriah,” ujar Hakim David Re.
Situs berita al-Alam milik Iran melaporkan bahwa sejak pengadilan itu dimulai 15 tahun silam, berbagai faksi politik Lebanon telah berulang kali menegaskan bahwa pengadilan internasional sejak awal sudah dipolitisasi karena suasana umum keputusan pengadilan itu menyasar Hizbullah bersamaan dengan kampanye AS-Israel yang didukung oleh negara-negara Arab tertentu untuk meledakkan situasi internal Lebanon dengan tujuan menekan Hizbullah dan menyingkirkannya dari konstalasi politik Libanon.
Pengadilan itu menelan biaya US$ 700 juta dolar sejak didirikan, dan sebagian dibayar oleh Lebanon yang terpuruk dalam krisis ekonomi. (mm/aljazeera/presstv/alalam)
Baca juga:
Nasrallah: Hizbullah Tak akan Diam Jika Israel Terbukti Ada di Balik Ledakan Beirut
Presiden dan PM Libanon Ternyata Sudah Diperingatkan Soal Ledakan Beirut Dua Minggu Jelang Tragedi