LiputanIslam.com – Situasi Libanon dewasa ini sedang carut marut dengan terjadinya aksi protes jalanan, mundurnya sejumlah pejabat, meningkatnya jumlah korban tragedi ledakan besar pelabuhan Beirut, merebaknya pandemi Covid-19, dan memburuknya krisis ekonomi.
Kondisi demikian tentu memerlukan perubahan secara mendasar agar tak berkelanjutan. Tapi pernyataannya ialah bagaimana perubahan itu akan terjadi, pihak mana yang akan memimpin perubahan, seberapa cepat, dan bagaimana hasilnya nanti?
Ada tiga kelompok yang sepakat mengenai tujuan itu, namun berbeda cara;
– Pertama, kelompok yang menghendaki perubahan melalui kekuatan senjata dan intervensi asing . Dalam hal ini mereka menaruh harap kepada AS, Perancis, dan bahkan Israel, yang bekerjasama dengan “fifth column” di dalam negeri Libanon. Mereka kini sedang mempersiapkan diri untuk misi ini.
– Kedua, elemen kekuatan yang konsisten kepada demokrasi, dan upaya menjaga heterogenitas politik dalam kerangka parlemen baru yang menampilkan kelas politik muda baru yang menggulingkan kelas lama yang korup.
– Ketiga, kelas politik tradisional yang menginginkan perubahan formal yang mempertahankan sistem kuota politik sektarian saat ini, sambil melakukan reformasi kecil yang menekan korupsi, dan mengusulkan pemerintahan transisi persatuan nasional untuk menyerap ketegangan, termasuk dengan membawa beberapa pejabat pelabuhan ke pengadilan.
Perdana Menteri Hassan Diab mengusulkan pemilihan parlemen lebih awal dalam jangka waktu dua bulan, yang akan membawa kelas politik dan parlemen baru sebagai langkah besar untuk menyelesaikan krisis dan memulihkan beberapa kepercayaan kepada sistem politik.
Namun, ada pihak-pihak lain yang menggebu untuk merusak solusi ini dengan dalih keharusan mengadopsi undang-undang baru pemilu, sembari menerapkan penyelidikan dan tindakan tegas terhadap semua pihak yang teledor terkait dengan ledakan pelabuhan Beirut. Sebagian dari mereka juga menuntut penyelidikan internasional, dan menyangsikan kemampuan lembaga-lembaga keamanan dan politik nasional menjalankan misi ini.
Semua gerakan yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Diab yang, menurut mereka merupakan pemerintahan Hizbullah, itu bertumpu pada asumsi yang mengesampingkan keterlibatan pihak asing di balik tragedi ledakan. Mereka ingin menciptakan politik dan konstitusi untuk menggiring negara kepada kekacauan atau mungkin bahkan pada perang saudara.
Pengesampingan permainan asing adalah dalam rangka menekan kubu pejuang resistensi Libanon dan mengundang intervensi asing untuk perlucutan senjata Hizbullah dengan cara meniup kembali stigma lama yang menyebut Libanon sebagai “negara dalam negara”.
Israel sebagai tersangka utama di balik tragedi ledakan adalah kekuatan yang selalu meneropong Libanon melalu para petinggi berbagai partai dan badan keamanan Libanon yang tidak menganggapnya sebagai musuh. Karena itu, tidaklah kecil kemungkinan Israel mengetahui keberadaan 2750 ton material amonium nitrat selama bertahun-tahun di pelabuhan Beirut, kalau bukan Israel sendiri dalang keberadaan material berbahaya itu.
Ahad lalu stasiun TV CNN AS menayangkan wawancara juru bicara perusahaan industri bahan peledak Mozambik, pihak seharusnya menerima material tersebut melalui kapal kargo Moldova yang membawanya dari Georgia. Juru bicara itu mengatakan bahwa material itu “merupakan satu-satunya kargo yang tidak mencapai tujuannya, dicegat begitu saja tanpa ada sebab yang jelas, padahal bukan kargo kecil yang dapat disembunyi dalam peti es”.
Dia menambahkan bahwa material itu merupakan kargo yang sangat besar, “serbuk mesiu yang paling aman”, dan ada berbagai negara yang mengkonsumsinya hingga jutaan ton namun tidak mengalami tragedi ledakan.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump, telah mengisyaratkan adanya serangan di balik ledakan itu, sembari menyebutkan adanya pendapat demikian di antara para jenderalnya.
Alhasil, dari perkembangan situasi yang ada dewasa ini di Libanon, terlihat adanya skenario menjadikan tragedi itu sebagai momentum untuk menggiring Hizbullah kepada perang regional yang dimulai dengan kevakuman politik, kacaunya keamanan, dan konflik internal di Libanon.
Hizbullah sendiri selama ini lebih banyak mengalah demi menjaga perdamaian nasional dan menghindari perang saudara. Hizbullah lebih memilih diam, dan bahkan terpaksa bekerjasama dengan beberapa pihak yang dikenal sebagai korup semata-mata demi menjaga stabilitas dan keamanan Libanon.
Namun, alih-alih dihargai, Hizbullah malah disalah pahami oleh pihak lain. Karena itu, bukan tak mungkin suatu saat kesabaran Hizbullah akan menipis dan habis ketika belati lawan sudah semakin mendekat dan mengancam eksistensinya.
Hizbullah bukanlah kelompok pejuang resistensi kemarin sore. Israel, yang dikenal sebagai “pasukan tak terkalahkan”, terbukti tak sanggup menggulung Hizbullah dan melucuti senjatanya dalam perang tahun 2000 dan 2006. Karena itu, Hizbullah tentu siap menghadapi konspirasi kali ini, yang belum tentu lebih hebat dari konspirasi-konspirasi sebelumnya. (mm/raialyoum)
Baca juga:
Kunjungi Lebanon, Presiden Prancis Usung Agenda AS-Israel
Misteri Ledakan Dahsyat di Pelabuhan Beirut