LiputanIslam.com — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi.
Dia menilai hilangnya mata pelajaran PMP sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah merapuhkan fondasi bangsa akibat ketidakpemahaman generasi bangsa terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa.
“Kehadiran mata pelajaran PMP sejak 1975, tidak terlepas dari peran MPR RI melalui TAP MPR 1973 yang disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983. Lalu berakhir sejak diberlakukannya UU 20/2003. MPR RI saat ini tengah mendorong agar PMP kembali menjadi mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/6), saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Dr secara virtual kepada Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI.
Dia mengatakan dengan hadirnya kembali mata pelajaran PMP akan semakin menguatkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dijalankan MPR RI sejak 2004.
“PMP akan menyasar peserta didik, sedangkan Sosialisasi Empat Pilar MR RI menyasar berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian fondasi kebangsaan sekaligus pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia semakin kokoh. Sumber daya manusia akan semakin kompeten, kapabel, berkarakter, dan bermental luhur,” ujarnya.
Sementara itu, menurut dia, Pancasila adalah ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara yang akan menjadi rujukan dan panduan bagi generasi muda untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu mengatakan salah satu upaya menghadirkan nilai-nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai bidang, khususnya pendidikan.
Menurut Bamsoet, di belahan bumi manapun, berlaku adagium yang sama bahwa pendidikan adalah faktor kunci kemajuan suatu negara.
Baca juga: IMM dan Pengamat Ingatkan Parpol Tidak Usung Pecandu Narkoba di Pilkada 2020
Pembukaan UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan mengenai ideologi Pancasila.
“Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai, bukan sekadar bahan untuk dihapal atau dimengerti saja, melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri orang Indonesia,” katanya. (Ay/Antara/Detik)