LiputanIslam.com — Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Kartu Prakerja yang menemukan indikasi penyimpangan dalam program tersebut.
Jazilul mengatakan selama ini banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran dan salah urus, ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK.
“Saya yakin, KPK telah meneliti dengan cermat dan objektif. Saya berharap pemerintah memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi KPK tersebut, kalau rekomendasi KPK itu diabaikan dapat menambah kecurigaan publik,” kata Jazilul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/6).
Jazilul menilai tepat rekomendasi KPK agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan Kemenaker maupun BNSP sebenarnya adalah sama-sama unsur pemerintah sehingga rekomendasi KPK tersebut sudah tepat.
“Apabila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah eksekutif pemerintah. Dan, kita semua juga akan mengawasi kinerjanya,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menemukan indikasi penyimpangan pada program Kartu Prakerja dan lembaga tersebut sudah melakukan kajian terkait program pemerintah itu.
Baca juga: Anggota KPK Minta Penyerang Novel Baswedan Dibebaskan Saja
Hasilnya, KPK menemukan tujuh persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi mengarah pada kerugian negara.
“Kami menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana (program kartu prakerja) sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program tersebut,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Kamis (18/6).
KPK memaparkan sejumlah temuan sekaligus dengan rekomendasi masing-masing terkait pelaksanaan program yang memakan anggaran Rp 20 triliun tersebut. (Ay/Antara/Republika)