LiputanIslam.com — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta melalui ketua fraksinya, Gembong Warsono, menyebut salah satu anggota fraksinya, Jhonny Simanjuntak masuk data penerima bantuan sosial (bansos) merupakan bukti bahwa pendataan di Jakarta bermasalah.
“Sudah disampaikan sebelumnya pendataan harus betul-betul diperhatikan supaya tidak salah sasaran. Tapi ternyata hal itu masih terjadi dan kebetulan yang tercatat menerima Bansos dari Pemprov DKI adalah salah satu anggota Fraksi PDIP yaitu Pak Jhonny Simanjuntak. Itu artinya Pemprov DKI belum terlalu memperhatikan masalah pendataan. Padahal itu sudah diingatkan banyak pihak sebelumnya,” kata Gembong saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/4).
Gembong sendiri mengaku sangat mengapresiasi sikap Jhonny Simanjuntak yang mengkonfirmasi pada dirinya bahwa dia akan menolak pemberian bantuan sosial tersebut
“Kami mengapresiasi sikap Pak Jhonny yang rencananya akan menolak bansos dengan alasan masih banyak warga lain yang membutuhkan bantuan tersebut. Dan memang pekerjaannya sebagai anggota dewan bukan termasuk salah satu kriteria yang patut mendapatkan bansos,” ujar dia.
Jhonny yang bukan termasuk kategori penerima bansos sendiri, diketahui masuk sebagai penerima bansos untuk Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Karenanya, Gembong mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan verifikasi pendataan warga yang layak mendapatkan bansos.
“Harus dicek dengan benar. Jangan sampai warga yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima,” tutur Gembong.
Baca juga: Dewan Masjid Imbau Umat Muslim Ibadah di Rumah
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui banyak warga yang belum dapat bantuan sosial (bansos) dan banyak yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, di Indonesia, data yang super akurat sulit, tidak usah ditutup-tutupi fakta itu. Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus meningkatkan kualitas data. (Ay/Antara)