LiputanIslam.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) fokus memaksimalkan dan memudahkan sembilan akses bidang usaha untuk penanggulangan bencana nasional pandemik COVID-19.
“BNPB harus bisa memaksimalkan akses kemudahan terhadap sembilan bidang yang dimilikinya untuk sebenar-benarnya kesehatan dan keselamatan warga, bukan pertimbangan lain di luar isu utama COVID-19, seperti investasi, ibu kota baru atau lain sebagainya,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan bencana itu melalui pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (14/4).
Sembilan bidang yang memperoleh akses kemudahan tersebut dijelaskan HNW, yaitu:
1. Pengerahan sumber daya manusia;
2. Pengerahan peralatan;
3. Pengerahan logistik;
4. Imigrasi, cukai, dan karantina;
5. Perizinan;
6. Pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
8. Penyelamatan; dan
9. Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
“Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan BNPB,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera itu.
Lebih lanjut, HNW menilai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional oleh Presiden Jokowi pada Senin (13/4) kemarin merupakan suatu langkah yang terlambat karena Gugus Tugas sudah terlebih dulu terbentuk berdasarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah oleh Keppres No. 9 Tahun 2020. Dan Gugus Tugas di bawah Komando BNPB juga sudah berjalan. Seharusnya Presiden menetapkan dahulu status bencana nasional, baru kemudian membentuk gugus tugasnya.
Baca juga: Polri Luncurkan Program Bansos untuk Terdampak COVID-19
Kendati demikian, Keppres penetapan COVID-19 itu tetap bermanfaat dan dapat menjadi dasar hukum dan memastikan kewenangan yang dimiliki oleh BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
HNW berharap, dengan dasar hukum yang semakin definitif tersebut, BPNB dapat bertindak sebagai komando yang efektif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, termasuk menjalankan akses kemudahan yang tersedia. (Ay/Antara/Tribunnews)