LiputanIslam.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid menilai sudah seharusnya MPR ikut mengawal UUD NRI 1945 sebagai konstitusi dalam setiap perkara judicial review UU terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi.
Wajarnya secara legal MPR dilibatkan dan melibatkan diri dalam perkara judicial review terkait pengujian UU apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak. Ini merupakan tanggung jawab MPR selaku lembaga pembuat atau pembentuk UUD NRI 1945, salah satunya adalah memberikan tafsir terkait konstitusi, ujarnya, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (8/4).
Menurut dia, MPR sebagai lembaga pembentuk UUD NRI 1945 yang karenanya adalah lembaga negara yang sangat mengetahui hakekat dari ayat, pasal, bab dari UUD NRI 1945.
Namun, kata dia, anehnya selama ini tidak diberi atau tidak memiliki kuasa legal untuk menafsirkan UUD NRI 1945, sementara MK sebagai lembaga negara yang tak terlibat di dalam pembuatan, penetapan, dan perubahan UUD, serta MK yang merupakan produk MPR via amendemen UUD NRI 1945, justru diberi atau memiliki peran selaku pengawal dan penafsir konstitusi tersebut.
Baca juga: Akibat PSBB, Polda Metro Jaya Salurkan Bantuan Sosial ke Rumah Warga
Ia menuturkan bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf g Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI, disebutkan bahwa salah satu tugas pimpinan MPR adalah memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi.
Ia pun mengusulkan agar ketentuan tersebut juga bisa masuk ke dalam revisi UU MK yang telah ditetapkan sebagai RUU Prioritas tahun 2020 dan telah menjadi usul inisiatif DPR, untuk segera dibahas bersama pemerintah, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 2 April 2020 lalu. (Ay/Antara/Detik)