Jakarta, LiputanIslam.com— Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sejumlah negara dari daftar negara berkembang. Di antaranya adalah Brazil, India, China, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, termasuk Indonesia.
Keputusan tersebut bertujuan agar negara-negara tersebut tidak memperoleh perlakuan khusus dalam perdagangan internasional. Dengan naiknya peringkat menjadi negara maju, berbagai kemudahan seperti potongan bunga dan subsidi perdagangan antar negara dapat dikurangi karena sudah dianggap mampu.
Baca: Dicoret AS dari Daftar Negara Berkembang, Indonesia Jadi Negara Maju
Selain itu, AS akan lebih mudah untuk menggelar investigasi jika ada praktik perdagangan yang dianggap tidak benar. Lantas, apakah Indonesia memang sudah menjadi negara maju?
Menurut ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, ada beberapa ukuran negara bisa dianggap sebagai negara maju. Salah satunya adalah sektor industrinya harus mampu berkontribusi paling tidak 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Fihtra menilai, dengan ukuran tersebut, Indonesia masih belum bisa dimasukkan dalam kategori negara maju. Sebab, Indonesia belum memenuhi ukuran tersebut.
“Kalau dilihat dari ukuran negara maju, Indonesia belum masuk ke sana karena negara maju adalah negara yang kontribusi industrinya terhadap GDP sudah 30 persen ke atas,” kata dia, Senin (24/2).
Selain itu, pendapatan per kapita negara maju harus di atas 12 ribu dolar AS per tahun. Sedangkan Indonesia, pendatapan per kapitanya baru mencapai 4000 dolar AS per tahun.
Selain itu, dia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau HDI negara maju harus tinggi karena semakin tinggi nilainya, masyarakatya akan semakin makmur.
“Di tambah lagi dengan HDI kalau sudah di atas 0,85 itu sudah menjadi negara maju. Tapi kita masih 0,7. Sebenarnya sudah cukup baik, tapi belum bisa dikategorikan seabgai negara maju.
Dia berpandapat, dicoretnya Indonesia dari daftar negara berkembang membuat Indonesia tidak mendapat fasilitas kemudahan, khususnya dalam perdagangan.
“Apalagi kita sekarang sudah menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status ini,” ujarnya. (sh/kumparan/cnnindonesia)