Jakarta, LiputanIslam.com — Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan pihaknya mempunyai waktu 1X24 jam untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan maupun penyitaan setelah diajukan.
“Tadi kami sudah kumpul semua. Dengan Deputi Penindakan termasuk Jaksa Penuntut Umum kami sudah berikan, kami sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin dan bagaimana kalian mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat. Kami memberikan izin 1×24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan,” ucap Tumpak saat jumpa pers di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (14/1).
Ia menambahkan bahwa prosedurnya berjenjang yaitu: penyidik ke direktur (Direktur Penyidikan KPK), direktur ke pimpinan lalu dibuat ke Dewas. Sampai di sekretariat Dewas pada hari itu juga dilakukan analisa.
Pada saat proses pengajuan itu sampai di Dewas, kata dia, pihaknya akan memutuskan secara kolektif kolegial apakah memberikan persetujuan atau tidak.
“Sampai di Dewas, kami akan putuskan berikan persetujuan atau tidak secara kolektif kolegial baru diserahkan ke penyidik dan pimpinan KPK. Itu prosesnya 1×24 jam kemudian nanti dibuatlah surat ke Dewas,” ujar Tumpak.
Namun, kata dia, penyidik juga mempunyai strategi kapan waktu menggeledah. Terkait hal itu, Dewas KPK tidak mencampurinya. Namun izin hanya berlaku selama 30 hari sejak dikeluarkan.
Baca juga: Geledah Tanpa Surat Tugas, Anggota DPR Sesalkan KPK
Ia pun menegaskan, surat izin penggeledahan, penyitaan dan penyadapan, tidak dapat diungkap ke publik.
Tumpak beralasan, surat izin yang diterbitkan Dewan Pengawas KPK merupakan bagian dari berkas perkara yang akan dibawa ke pengadilan.
“Izin dari dewas itu adalah merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Bahkan itu masuk dalam berkas perkara yang akan dibawa ke pengadilan,” kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Selasa (14/1/2020). (Ay/Antara/Kompas)