LiputanIslam.com — Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan political will dalam mengganti energi fosil menjadi energi terbarukan demi menjaga kenaikan suhu bumi pada 1,5°C.
Selain itu, pemerintah Indonesia harus merancang mitigasi perubahan iklim lebih ambisius dengan strategi pelaksanaan dan lokasi serta target rinci.
“Suhu bumi makin panas. Indonesia dapat melakukan transformasi perekonomian sebagai upaya pembatasan kenaikan suhu bumi dan pencapaian net-zero emission sesuai target Paris Agreement,” kata Erina Mursanti, Manajer Program Green Economy, IESR.
Asia-Pacific Climate Week di Bangkok September lalu, katanya, menegaskan transformasi global menuju perekonomian rendah karbon penting dalam upaya pembatasan kenaikan suhu bumi. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) juga melihat perekonomian rendah karbon merupakan solusi mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian pada saat sama.
IESR juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi pembangkit listrik sangat mungkin dan tak akan mengurangi kehandalan dari jaringan nasional.
Pemerintah punya target capaian energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Sutijastoto, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perkiraan sampai lima tahun mendatang biaya investasi peningkatan pembangkit energi terbarukan mencapai US$36,95 miliar.
Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) KESDM mengatakan, besaran biaya investasi ini sebagai strategi memperluas pangsa pasar energi. “Nilai investasi ini bisa membantu meningkatkan pangsa pasar energi pada 2025,” katanya di Jakarta, baru-baru ini.
Angka investasi ini, katanya, secara tak langsung memberi dampak pada peningkatan kapasitas bauran pembangkit terbarukan di Indonesia jadi 24.074 Megawatt (MW) pada 2025 dari 10.335 MW di 2019.
Dalam lima tahun ke depan, kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan 11.256 MW pada 2020, 2021 (12.887 MW), 2922 (14.064 MW) dan 2023 jadi 15.184 MW serta 17.421 MW pada 2024.
Baca juga: Penggunaan Listrik Tenaga Batu Bara Akan Alami Penurunan
Sebenarnya tidak hanya Indonesia, semua negara harus segera beralih dari fosil batu bara ke sumber energi baru terbarukan (EBT) untuk menghindari bencana perubahan iklim dan mencegah dampak kesehatan dari emisi batu bara, termasuk kematian dini. Negara-negara harus bekerja bersama menuju ekonomi netral karbon, dan Jepang harus memainkan peran kepemimpinan dalam melakukan hal itu, karena Jepang adalah satu-satunya negara G7 yang masih aktif membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, baik di dalam maupun luar negeri, dan merupakan investor publik terbesar kedua di luar negeri di antara negara-negara G20 melalui lembaga keuangan publik (PFAs).
Batu bara merupakan kontributor terburuk tunggal untuk perubahan iklim global, yang bertanggung jawab atas hampir setengah dari emisi karbon dioksida dunia. Selain itu, pembakaran batu bara melepaskan polutan udara mematikan yang menyebabkan penyakit serius dan kematian dini.
Energi terbarukan dan efisiensi energi semakin murah daripada membangun PLTU baru, energi terbarukan adalah solusi untuk perubahan iklim. (Ay/Mongabay/Dunia Energi)