Bogor, LiputanIslam.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyebutkan pelanggaran Pemilu 2019 di wilayahnya didominasi oleh praktik politik uang. Sedikitnya ada 942 pelanggaran pada Pemilu 2019 di Jawa Barat.
“Pelanggaran terbanyak itu politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan peserta pemilu,” kata Koordinator Bidang (Kobid) Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jabar Yusuf Kurniawan pada Diskusi Media dan Evaluasi Bawaslu di Cico Resort Bogor, Kota Bogor, Jabar, Rabu (4/12).
Dari 942 pelanggaran, 620 pelanggaran merupakan temuan langsung Bawaslu, sedangkan sisanya 326 pelanggaran merupakan laporan dari masyarakat atau peserta pemilu.
Yusuf menyebutkan dari keseluruhan pelanggaran, ada yang diselesaikan oleh bawaslu tingkat kabupaten/kota, ada pula yang langsung di tingkat provinsi. Beberapa bahkan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ada juga yang diproses di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, semuanya bisa diselesaikan dengan baik,” kata Yusuf.
Baca juga: Presiden: Setiap Kepemimpinan Harus Pegang Ideologi Pancasila
Sementara, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Mia Lubis di Jakarta, Selasa (3/12), mengatakan politik uang harus benar-benar dihindari dalam Pilkada bahkan lebih jauh mantan koruptor juga seharusnya tidak diperbolehkan turut dalam bursa calon kepala daerah.
“Saya yakin bila dalam proses pilkada menggunakan politik uang maka ia akan berusaha mengembalikan modal dengan cara cepat, karenanya tak heran bila ada kepala daerah yang baru beberapa waktu menjabat kemudian ditangkap KPK karena diduga korupsi,” ucap Mia Lubis.
Oleh karena itu, ia meminta para calon kepala daerah untuk menghindari politik uang dalam proses Pilkada di satu sisi perlu ada aturan tegas mengenai mantan koruptor yang akan ikut Pilkada. (Ay/Antara)