Jakarta, LiputanIslam.com– Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin menilai perlu adanya pendataan majelis taklim oleh Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, pendataan itu merupakan sesuatu yang penting agar memudahkan melakukan pembinaan, sehingga terhindar dari paham radikal.
“Untuk data saya kira perlu, supaya ada majelis taklim nanti jangan sampai ada majelis yang menjadi sumber persoalan. Atau mengembangkan radikalisme misalnya, kan jadi masalah. Sehingga penting, bukan didaftar saya kira, dilaporkan,” ucapnya di Jakarta pada Senin (2/12).
Wapres Kiai Ma’ruf juga menyatakan bahwa pendataan merupakan hal yang wajar. “Pendataan, kan semua sekarang harus terdata. Tamu aja harus didata,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Menag mengaku, aturan dibuat untuk memudahkan Kemenag dalam memberikan bantuan.
“Supaya kita bisa kasih bantuan ke majelis taklim. Kalau tidak ada dasarnya, nanti kita tidak bisa kasih bantuan,” tegasnya.
Baca: Ringankan Hukuman Koruptor, KPK Kecewa Putusan MA
Sementara Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) menilai sebaiknya pemerintah tidak terlalu jauh mengurusi majelis taklim, terlebih kalau sampai harus terdaftar di Kemenag. “Saya pikir ndak perlu lah ya. Biarkan saja, kecuali kalau itu mengganggu. Kan baik-baik saja,” katanya. (aw/detik/tempo).