Baghdad, LiputanIslam.com – Pemimpin kelompok Sadr di Irak, Sayid Moqtada Sadr, menyatakan bahwa pengunduran diri Adil Abdul-Mahdi dari jabatannya sebagai perdana menteri Irak merupakan “hasil pertama revolusi”.
“Syukur kepada Allah, terima kasih kepada para revolusioner, terima kasih kepada marji, terima kasih kepada setiap orang yang memberikan dukungan, kepala pemerintahan telah mengundurkan diri. Segala puji bagi Allah. Ini merupakan hasil pertama revolusi, bukan yang terakhir. Tapi ketahuilah bahwa pengunduran diri ini tidak berarti berakhirnya korupsi,” komentar Moqtada Sadr dalam sebuah statemennya, Jumat (29/11/2019).
Dia mengajukan beberapa usulan di mana yang pertama di antaranya ialah “pencalonan perdana menteri melalui referendum atas lima calon, dan meletakkan kotak-kotak referendum rakyat di tempat terbuka yang dipakai dalam aksi protes”.
Dia menyerukan “tindakan untuk pembentukan dewan pemberantasan korupsi yang terdiri atas para hakim senior berkompeten, bersih, dan berani menindak orang yang telah dan akan berbuat korupsi”.
Dia juga mengusulkan pemilihan perdana menteri baru yang jauh dari partai, milisi, sektarianisme, dan rasisme, serta aktivasi peran hakim, dan keterjauhan dari polemik parlemen “yang sebagian anggotanya tak kalah korupnya dengan pemerintah”.
Sayid Moqtada Sadr juga menekankan keharusan “kontinyuitas unjuk rasa damai, tidak mengendur, dan interaksi secara tegas terhadap siapapun yang melakukan tindak kekerasan dari pihak pengunjuk rasa maupun pihak lawan mereka”.
Di bagian akhir dia menyatakan, “Kami berharap kepada negara-negara sahabat dan lain-lain agar memberikan kesempatan kepada orang-orang Irak untuk menentukan nasibnya sendiri.”
Baca: Ayatullah Sistani Minta Pengunjuk Rasa Irak Pisahkan Diri dari Perusuh
Sebelumnya di hari yang sama Perdana Menteri Irak Adil Abdul-Mahdi mengumumkan niatnya untuk mengajukan permintaan resmi pengunduruan dirinya kepada parlemen sebagai bentuk respon atas seruan ulama panutan (marji’) Grand Ayatullah Sayid Ali al-Sistani.
Ketua parlemen Irak Mohammad al-Halbusi dan kelompok “Sa’irun” yang didukung kelompok Sadr menyerukan sidang darurat, Sabtu (30/11/2019), untuk menerima pengunduran diri Abdul-Mahdi.
Baca: Saudi Bantah Diplomatnya Mengancam Iran
Abdul-Mahdi menjabat sebagai perdana menteri Irak sejak Oktober 2018 berkat dukungan dua faksi terbesar Syiah di parlemen, yaitu Sa’irun yang mendapat 54 kursi dan Fath yang mendapat 47 di antara total 329 kursi.
Irak dilanda gelombang unjuk rasa protes terbesar terhadap pemerintah sejak awal bulan lalu. Dilaporkan bahwa ratusan orang tewas dan belasan ribu orang terluka akibat kekerasan yang terjadi dalam banyak peristiwa unjuk rasa. (mm/raialyoum)