Karawang, LiputanIslam.com-Meski sudah menyemburkan minyak di lautan Karawang hingga berdampak ke Bekasi dan Pulau Seribu selama 21 hari, pihak Pertamina masih tidak mau membuka data informasi kepada publik. Hal ini tentu merugikan masyarakat sekitar sebagai pihak yang terdampak pencemaran secara langsung dan sebagai pihak yang dirugikan karena tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan seperti sebelumnya untuk mencari ikan.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Jaringan Tambang (JATAM) Nasional mengkritik upaya penanganan yang dilakukan oleh Pertamina dalam peristiwa semburan minyak di perairan Karawang. Menurut keduanya, Pertamina sangat lambat dan pelit untuk berbagi informasi secara detil tentang peristiwa tersebut.

Peristiwa itu berdampak buruk bagi ekosistem laut dan masyarakat pesisir yang tinggal di pesisir pantai Karawang. Masyarakat kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan, karena lokasi tangkapan tercemar limbah minyak dan gas.

Baca juga: Tumpahan Minyak Pertamina: Tragedi Perusakan Lingkungan

Selain kehilangan tangkapan, limbah migas yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), juga memicu dampak buruk bagi kesehatan warga pesisir. Saat ini, warga sudah mengeluhkan memburuknya kondisi kesehatan, seperti tangan gatal, pusing, dan mual.

Beberapa desa pesisir yang menjadi korban dari tumpahan migas tersebut. Di antaranya adalah Desa Camara (Kecamatan Cibuaya), Desa Sungai Buntu (Kec. Pedes), Desa Petok Mati (Kec. Cilebar), Desa Sedari (Kec. Pusaka Jaya), Pantai Pakis (Kec. Batu Jaya), Desa Cimalaya (Kec. Cikalong), Ciparege (Kec. Tempuran), dan Tambak Sumur (Kec. Tirtajaya).

Salah satu data yang sangat krusial, adalah jumlah minyak yang mencemari perairan di pesisir Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi (Jawa Barat), dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (DKI Jakarta). Hingga Kamis (01/08/2019), Pertamina masih enggan untuk menyebutkan secara rinci dan hanya menyebut jumlahnya di kisaran 3.000 barrel per hari.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati saat konferensi pers bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (1/8/2019). Menurut dia, pihaknya tidak ingin dipusingkan dengan jumlah minyak yang mencemari perairan di tiga kabupaten berbeda dan memilih fokus untuk melaksanakan masa tanggap darurat di Karawang dan Bekasi.

Selain data jumlah minyak yang menyembur, Nicke juga enggan untuk mengungkapkan data pasti terkait masyarakat pesisir yang menjadi korban terdampak dari bencana industri tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa saat ini sudah didirikan posko penanganan semburan minyak, posko pusat kesehatan masyarakat, pusat layanan dan pengaduan, serta posko kompensasi di tujuh desa yang masuk dalam kawasan terdampak.

Selain itu, untuk menangani lokasi semburan minyak, Nicke mengaku Pertamina telah memasang tujuh lapis alat untuk menghentikan sebaran minyak dan menyedotnya hingga bersih. Pertamina juga menerjunkan 27 kapal yang bertugas untuk mengumpulkan limbah minyak dan kemudian mengirimnya ke darat untuk diteruskan diangkut ke pusat pengolahan yang ada di Karawang.

Khusus untuk masyarakat terdampak, Nicke menjanjikan bahwa Pertamina akan menanggung semua kerugian tanpa ada pengurangan. Tetapi, untuk nilai ganti rugi yang akan diberikan, lagi-lagi Nicke enggan untuk menyebutkannya. Dia beralasan, semua data tersebut hanya akan bisa diketahui setelah proses pendataan dan verifikasi selesai dilakukan. Dengan demikian, dia memastikan bahwa nominal ganti rugi akan berbeda jumlahnya antar sesama warga terdampak. (Ay/Mongabay)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*