LiputanIslam.com-Setelah Maret tahun lalu bocor di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur dengan mencemari 7.000 hektare area, kini kilang minyak Pertamina kembalu menorehkan tragedi perusakan lingkungan. Pada 12 Juli 2019 lalu, Tumpahan kebocoran minyak dan gelembung gas Pertamina menyebar di laut utara Jawa, di lokasi pengeboran lepas laut milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ), Karawang, Jawa Barat. Dampaknya sudah meluas hingga Bekasi dan bahkan ke Kepulauan Seribu.
Kronologinya adalah pukul 01.30 tanggal 12 Juli 2019, muncul gelembung gas dan tumpahan minyak di sumur YYA-1 area ONWJ, pada saat reperforasi. Gelembung gas muncul di Anjungan YY dan Rig Ensco-67.
Kemunculan lapisan minyak (oilsheen) di permukaan laut sekitar gelembung gas terlihat pada 16 Juli 2019. Awal kemunculan gelembung gas diduga hanya terjadi anomali tekanan saat reaktivasi sumur.
Keesokan hari, 17 Juli 2019, tumpahan minyak terlihat di sekitar anjungan. Hingga 18 Juli, tumpahan minyak mencapai pantai arah barat.
Berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, ada sembilan desa yang dekat tumpahan minyak, yakni, Desa Camara, Kecamatan Cibuaya; Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes; Desa Petok Mati, Kecamatan Cilebar, Desa Sedari, Kecamatan Pusaka Jaya; Pantai Pakis, Kecamatan Batu Jaya; Desa Cimalaya; Pasir Putih, Kecamatan Cikalong; Ciparage, Kecamatan Tempuran dan Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya.
Baca juga: Sumur Minyak Wilayah Kerja Pertamina di Aceh Timur Terbakar
Masyarakat pesisir yang yang mendiami sekitar kawasan Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, dalam beberapa pekan terakhir menjadi pihak yang paling dirugikan atas tragedi ini karena mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas menangkap ikan seperti biasanya.
Sampai akhir Agustus nanti, pihak Pertamina masih berupaya untuk menutup saluran minyak dan gas yang bocor dengan sumbatan semen atau gripwell.
Dan pihak Pertamina pun sedang berupaya untuk membersihkan tumpahan minyak di pinggir-pinggir pantai.
Pertamina hingga kini, telah memobilisasi 29 kapal, 3.500 meter oil boom offshore, 3.000 meter oil boom shoreline, dan 700 meter fishnet di pesisir pantai terdampak.
Sampai saat ini pun Pertamina masih menginvestigasi guna mengungkap penyebab tragedi ini. Indikasi sementara menunjukkan, ada anomali tekanan pada anjungan yang menyebabkan gelembung gas muncul diikuti tumpahan minyak (oilspill).
Tragedi yang cukup sering tersebut merupakan kelalaian dari Pertamina. Selain itu, Pertamina pun lalai dalam pemberian peringatan kepada masyarakat akan dampak tumpahan minyak mentah tersebut.
Menurut Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai Pertamina lalai dalam memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di Pesisir Karawang.
“Pertamina tidak memperingatkan masyarakat daerah Pesisir Karawang untuk menghindari area tumpahan minyak mentah. Ini kewajiban Pertamina menanggulangi tumpahan minyak berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”
Minyak mentah, katanya, memiliki kemungkinan besar mengandung zat berbahaya dan manusia tak bisa kontak langsung dengan zat berbahaya tanpa ada perlindungan khusus.
Karena kelalaian-kelalaian tersebut, ICEL mendesak, pemerintah melakukan penegakan hukum kepada Pertamina untuk memastikan pemberian ganti rugi kepada masyarakat Pesisir Karawang terutama petani tambak dan ganti rugi kerusakan lingkungan.
Pada kebocoran minyak di Teluk Balikpapan tahun lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengajukan gugatan bernomor407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst yang ditujukan kepada PT Pertamina Persero.
Pihak Pertamina diminta untuk membayar membayar ganti rugi lingkungan secara tanggung renteng Rp 10.15 triliun antara lain, jasa lingkungan Rp9,96 triliun), biaya pemulihan atau restorasi Rp184,05 miliar dan biaya penyelesaian sengketa lingkungan Rp 868, 628 juta. Dan pada tragedi tumpahan minyak di Karawang ini, pihak Kementerian pun akan melakukan gugatan kembali. (Ay/Mongabay)