KPK 1Jakarta, LiputanIslam.com — Setelah menetapkan Komjen Budi Gunawan, calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai serangan dari berbagai lini dan bertubi-tubi. Fenomena ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk melemahkan lembaga yang paling ditakuti koruptor tersebut.

Siapa saja yang menyerang KPK?

Pihak Istana

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengecam penetapan Komjen Budi sebagai tersangka. Ia menilai, langkah itu adalah upaya penjegalan, dan ia pun meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus ini.

“Kalau memang bukti sudah ada, ayo segera diproses. Jangan sampai tersangka jadi tersandera. Katanya sudah punya alat bukti ya silakan buktikan saja,” tantang Tedjo.

Kejaksaan Agung

Jaksa Agung HM Prasetyo, mengatakan, KPK selalu menggunakan momen tertentu dalam menetapkan tersangka, seperti mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Kepala BPK Budi Purnomo, mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang hingga kini belum jelas statusnya setelah lama berstatus tersangka. Hal ini menyiratkan, bahwa langkah KPK sarat dengan muatan politis.

“Komjen Budi Gunawan saat dicalonkan jadi kapolri dan besoknya di-fit and proper test oleh DPR. Anda harus segera menyelesaikan kasus itu sehingga tidak jadi tersandera. Apalagi penyidikan sudah dilakukan sejak Juli 2014 lalu,” tegas Prasetyo.

Dewan Perwakilan Rakyat

Selain meloloskan Komjen Budi, seorang tersangka karupsi sebagai Kapolri, DPR juga berencana membentuk panitia khusus yang mengaudit kinerja KPK. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Lalu, ia berencana akan memanggil KPK untuk meminta keterangan terkait mekanisme lembaga tersebut dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Saya kira harus ada yang memeriksa KPK. Kita harus periksa KPK. Memangnya hanya malaikat dan Tuhan saja yang bisa periksa KPK,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon,  Selasa, 20 Januari 2015 seperti dilansir kompas.com.

Fadli menilai, KPK memiliki standar yang tidak jelas dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan penanganan sebuah perkara sehingga ada dugaan KPK ikut dalam arus politik praktis.

“Ada yang diperiksa. Ada yang sudah setahun belum diapa-apain. Ada yang langsung ditahan. KPK ini enggak jelas cara kerjanya,” katanya.

Lebih jauh, ia berpandangan, KPK tidak dapat melakukan penyadapan terhadap semua orang. Pasalnya, itu berkaitan dengan persoalan privasi seseorang.

“Jangan semua disadap. Mereka ini apa? Apa lembaga yang betul-betul bersih?” katanya.

Sedangkan Komisi III DPR RI mendesak dan mengultimatum Presiden Joko Widodo untuk segera menentukan Kapolri definitif, alias segera melantik Komjen Budi.

“Ini tidak bisa dibiarkan, harus dalam satu atau dua hari ini, Presiden mengambil sikap agar kebijakan Polri bisa legitimate karena Plt tidak bisa memutuskan kebijakan yang bersifat strategis,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, Senin, 19 Januari 2015.

Dan jika dalam rentang waktu tersebut Jokowi tidak mengambil sikap, Aziz menyatakan seluruh fraksi di Komisi III akan melakukan rapat untuk menentukan sikap resmi DPR. (ba)

Next…

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL