Sumber: Tribunnews

Jakarta, LiputanIslam.com — Dalam memilih calon-calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, juru bicara presiden menjelaskan akan mengutamakan tokoh atau pegiat dengan rekam jejak anti korupsi. Dan syarat rekam jejak anti korupsi tersebut menambah syarat normatif yang ada di Undang-Undang No 19 Tahun 2019.

“Politik hukum kita adalah anti korupsi, jadi orang-orang yang jelas ‘track recordnya’ anti korupsi itulah yang jadi tambahan untuk syarat normatif di Undang-Undang Nomor 19,” kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12).

Untuk memilih Dewas KPK, Presiden Jokowi telah membentuk tim internal yang beranggotakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, serta termasuk Fadjroel Rachman.

Tim mendapat masukan dari sejumlah pihak dan akan menyampaikan usulan nama kepada Presiden, lalu setelahnya akan dilakukan pemeriksaan latar belakang.

“Tadi Pak Presiden mengatakan Insya Allah kita sebagai tim internal kerja sebaik-baiknya dan Insya Allah bisa memberikan yang terbaik sehingga cita-cita bersama untuk anti korupsi itu bisa berjalan,” ujar Fadjroel.

Baca juga: Presiden Jokowi: UIII Proyek Strategis Nasional

Dewan Pengawas KPK rencananya dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.

Sebelumnya, Fadjroel berjanji proses pencarian Dewas akan transparan.

“Prosesnya ini dengan mengundang langsung tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap kompeten di bidangnya. Kemudian orang itu diundang, ditanyakan apa saja yang kita perlukan selama ini. Tidak perlu ada keragu-raguan dalam titik ini sebenarnya. diundang pemerintah, tentu dengan kriteria tertentu.,ada orang yang dimintai nasihat, ada orang yang menyampaikan melalui setneg atau secara langsung ke Presiden,” ungkap Fadjroel di lingkungan istana kepresidenan, Kamis (7/11).

Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya. (Ay/Antara)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*