kontrasJakarta, LiputanIslam.com–Tindakan DPR yang memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, menuai kecaman luas dari masyarakat. Berbagai kalangan telah bersiap melakukan langkah hukum untuk membatalkan UU Pilkada ini. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)menggalang dukungan masyarakat untuk membatalkan UU ini dengan membuka pendaftaran melalui SMS.

Dalam poster yang disebarkan melalui jejaring sosial, KontraS menulis, “Kamu menolak UU Pilkada? Kamu gak mau hak suara kamu diambil DPRD alias Parpol kan? Kirim nama kamu dan no tlp ke 082217770002. Siapkan KTP kamu. Salam, Haris Azhar, KontraS. Lawan Penjahat Politik!” (Baca: Persembahan Netizen untuk SBY)

Hingga berita ini ditulis, akun twitter @KontraS menyatakan sudah ada 320 SMS yang masuk menyatakan bergabung. Aksi ini menggunakan tagar 

Sebelumnya, pada 10 September 2014, KontraS bersama Indonesian Corruption Watch (ICW),  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi]),  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK),dan Konsorsium Pembaruan Angraria (KPA) yang tergabung dalam ‘Koalisi Bersih’ merilis Pernyataan Sikap Bersama yang menolak disahkannya RUU Pilkada. Menurut mereka, ada sejumlah masalah di dalam RUU tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, RUU ini akan meniadakan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau menentukan pemimpin mereka dalam pemerintahan daerah secara langsung. Padahal pemilihan langsung akan membuat warga terdidik untuk mencari tahu sosok calon pemimpinnya. Hubungan langsung akan membuat warga dan pemimpin menjadi interaktif dan dialogis sehingga bisa mengontrol secara langsung kesalahan pemimpin. Melalui pilkada langsung, masyarakat bisa mengajukan program sejak dalam penyusunan visi misi kandidat hingga pengawalan implementasi. Disinilah masyarakat korban konflik atau bisa mengajukan prioritas program melalui kontrak politik dsb. Sebaliknya dengan RUU Pilkada ini, setiap warga negara kehilangan hak untuk dipilih, mengingat DPRD hanya akan memilih kader partai diantara mereka.

Kedua, Jika DPR menggunakan alasan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD sebagai cara untuk efisiensi biaya dan mengurangi konflik, maka alasan ini adalah salah! Biaya Pemilukada hanya sekitar 40-50 trilyun pertahun. Sementara berapa jumlah korupsi di Pemilukada? siapa yang menikmati? kenapa sumber korupsi kepala daerah tidak ditanggulangi, seperti dari biaya jual ijin untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan? Pilkada langsung justru salah satu rem bagi pemberian konsesi, izin yang merampas tanah rakyat dan merusak sumber daya alam. Bahkan, bisa menjadi pintu penyelesaian bagi konflik agraria yg terjadi. Seharusnya DPR berbenah diri dan memeriksa kenapa perusakan llingkungan dan pengerukan kekayaan alam makin memburuk?

Ketiga, DPR dan DPRD tugasnya adalah untuk membuat aturan, mengawasi pemerintahan [daerah] dan menyusun budget [pasal 20A UUD 1945]. Bukan mewakili setiap anggota masyarakat dalam memilih pemimpin. JIka DPRD mewakili pemilihan, kedepan si Gubernur dan BUpati/Walikota akan mengatakan bahwa mereka dipilih oleh partai pendukungnya, sehingga hanya taat pada agenda partai dan koalisinya.

Keempat, Didalam DPR, RUU Pilkada didukung oleh partai dan fraksi yang tergabung Koalisi Merah Putih yang kalah dalam Pilpres 2014. Koalisi ini ingin menjadikan RUU Pilkada sebagai balas dendam kekalahan kepada pihak Jokowi-JK dengan cara menguasai kepala-kepala daerah.

Kelima, RUU Pilkada jika disahkan akan kelihatan kontradiksi didalam dirinya; RUU ini disahkan oleh DPR yang kemudian menunjuk diri mereka sendiri, ditingkat daerah yaitu DPRD, untuk menentukan siapa yang menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota. Ini namanya penyalahgunaan kekuasaan. hal ini kami anggap memalukan.

Keenam, DPR sudah punya banyak catatan buruk untuk merampas kewenangan partisipasi masyarakat, membuat UU Ormas yang mengamputasi hak masyarakat sipil berorganisasi dan berkumpul, DPR sudah membuat UU Intelijen yang mengijinkan BIN dan intel-intel lainnya bisa mengintervensi gerak-gerak masyarakat. Warga negara sesungguh nya sudah rentan dan sekarang melalui RUU PIlkada kehilangan hak partisipasinya.

Ketujuh, Kami justru mempertanyakan siapa yang paling banyak korupsi? jawabannya adalah anggota-anggota DPR dan DPRD serta Kepala daerah! bukan rakyat. (dw)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL