KPK PolriJakarta, LiputanIslam.com — Razman Arif Nasution, kuasa hukum Komjen Budi Gunawan menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

“Kami akan melaporkan pimpinan KPK ke Kejagung terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pembiaran atau pemaksaan. Jadi pimpinan KPK dilaporkan sesuai pasal 421 KUHP dan pasal 23 UU no 23 Tahun 1999 dan UU no 20 Tahun 2001 terkait pemberantasan korupsi,” kata Razman.

Ia menjelaskan, pihaknya menilai KPK telah melakukan proses pembiaran karena baru menetapkan Budi sebagai tersangka tak lama setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal, menurut dia, KPK telah lama membidik Budi. (Baca: KPK Blokir Rekening Komjen Budi Gunawan)

“Kami menganggap bahwa pimpinan KPK telah melakukan proses pembiaran. Kenapa rentang waktu yang panjang dibiarkan sedemikian rupa. Kalau sudah dianggap ada barang bukti yang kuat, kenapa tidak langsung jadi tersangka pada saat itu,” ucap Razman, seperti dilansir detik.com, 21 Januari 2015. Ia berpendapat, KPK telah menyalahi prosedur atas penetapan Budi sebagai tersangka.

“Prosedur yang jelas, seseorang apabila melanggar hukum, diperiksa alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, ketiga penetapan status. Itu protap. Tetapi oleh KPK proses itu, terbalik,” jelasnya.

Menurut Razman, KPK cenderung menyampaikan penetapan tersangka saat situasi genting. Ia mencontohkan penetapan tersangka oleh KPK kepada Suryadharma Ali, Hadi Purnomo, dan Sutan Bhatugana. Ia menilai itu hanyalah proses pencitraan.

“KPK menurut kami sudah terlalu melampaui asas-asas kepatutan,” imbuh Razman.

Ditambahkan Razman, dalam Undang-undang KPK, diatur bahwa Komisioner KPK ada 5 orang. Sedangkan saat Budi ditetapkan jadi tersangka, Komisioner KPK hanya 4 orang. Ia pun menyebut hal itu jadi salah satu alasan penetapan Budi cacat hukum.

“Karena itu, Penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan harus dibatalkan karena cacat hukum,” jelas Razman. Dalam hal ini pimpinan KPK yang dilaporkannya adalah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

“Kami minta Jaksa Agung, cepat bergerak, periksa, kalau terbukti tahan Abraham Samad,” jelas Razman.

Fadli Zon: DPR Berencana Panggil KPK

Di lain pihak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana akan memanggil KPK untuk meminta keterangan terkait mekanisme lembaga tersebut dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Saya kira harus ada yang memeriksa KPK. Kita harus periksa KPK. Memangnya hanya malaikat dan Tuhan saja yang bisa periksa KPK,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon,  Selasa, 20 Januari 2015 seperti dilansir kompas.com.

Fadli menilai, KPK memiliki standar yang tidak jelas dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan penanganan sebuah perkara sehingga ada dugaan KPK ikut dalam arus politik praktis.

“Ada yang diperiksa. Ada yang sudah setahun belum diapa-apain. Ada yang langsung ditahan. KPK ini enggak jelas cara kerjanya,” katanya.

Lebih jauh, ia berpandangan, KPK tidak dapat melakukan penyadapan terhadap semua orang. Pasalnya, itu berkaitan dengan persoalan privasi seseorang.

“Jangan semua disadap. Mereka ini apa? Apa lembaga yang betul-betul bersih?” katanya. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*