Jakarta, LiputanIslam.com—Meskipun singkong sering dianggap bahan pangan murah, namun ternyata Indonesia selalu kekurangan singkong dan terpaksa mengimpor. Jumlah impor fluktuatif, pada tahun 2012 impor singkong tercatat 13,3 ribu ton atau senilai US$ 3,4 juta. Sementara hingga pertengahan tahun 2013, jumlah impor singkong 100 ton.
Lalu, apakah petani Indonesia tidak mampu menanam singkong? Lahan Indonesia yang subur, seharusnya membuat Indonesia mampu menjadi eksportir singkong.
Menurut Ketua Budidaya Singkong Himpunan Asosiasi Industri Singkong Indonesia John Waas sebagaimana dikutip Detik.com (15/5), salah satu masalah yang dihadapi petani singkong adalah sulitnya mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. Hanya kurang dari 1% petani yang memiliki akses kepada perbankan. Sulitnya perbankan memberikan pinjaman modal kepada petani singkong disebabkan adanya anggapan petani singkong yang dekat dengan kemiskinan.
Waas menambahkan saat ini rata-rata produktivitas singkong di dalam negeri cukup rendah yaitu hanya 2 kg/pohon. Sementara petani singkong Nigeria mampu menghasilkan 5 kg singkong dari setiap pohon.
“Bank mana yang mau keluarkan kredit untuk petani singkong? Petani singkong butuh modal hingga Rp 35 juta untuk meningkatkan produksinya. Dengan uang Rp 9 juta apakah bisa meningkatkan produksi singkong dari 2 kg/pohon menjadi 10 kg/pohon,” imbuhnya.
Sementara itu dilihat dari kualitas, singkong Indonesia belum cukup untuk bisa bersaing dengan produksi singkong dari Nigeria atau Thailand. Rendahnya kualitas singkong Indonesia juga berpengaruh terhadap harga jual. Misalnya harga gaplek ekspor (singkong olahan dasar) dalam negeri hanya Rp 2.100/kg atau Rp 2,1 juta/ton. Sedangkan harga gaplek Thailand dan Nigeria jauh lebih tinggi yaitu US$ 2.300/ton atau Rp 23.000/kg.
Meski bergelar doktor bidang pertanian, Presiden SBY ternyata tak berpihak kepada petani Indonesia. Di akhir masa jabatannya SBY malah menandatangai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang ditandatangani pada 23 April 2014 lalu.Dalam Perpres ini, investor asing diberi kesempatan untuk memiliki modal 30-95 di sektor pertanian Indonesia.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) Bidang Penggalangan Tani Sidik Suhada menilai, Prepres ini sama saja dengan menciptakan gladiator ekonomi.
“Ibaratnya para petani dilempar ke tengah gelanggang gladiator. Singa-singa pemodal asing yang lapar akan dengan mudah menerkam dan mengoyaknya,” ujarnya sebagaimana dikutip Sindo (9/5/2014).
Dalam Perpres 39/204 itu tercantum asing diperkenankan untuk menanam modal hingga 49% untuk budidaya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan tanaman pangan lainnya (ubi kau dan ubi jalar), dengan rekomendasi dari Menteri Pertanian.(dw/detik/sindonews)