LiputanIslam.com — Karbala adalah salah satu tempat yang memiliki arti penting bagi umat Islam, karena di masa lalu pernah terjadi tragedi mahadahsyat – dibantainya cucu Nabi Saw – yang dilakukan oleh umat Nabi. Benar, pesan atas tragedi Karbala masih terus dikobarkan hingga hari ini, bahwa di hadapan kezaliman, kita harus melawan. Sehingga, saat hari Asyura maupun Arbain, jutaan muslim Syi’ah dari seluruh penjuru dunia membanjiri Karbala.
Namun bukan berarti, Syiah lantas menjadikan Karbala sebagai kiblat dalam ibadah shalatnya. Tidak, itu keliru. Namun jika berbicara tentang perjuangan dan keberanian, tidak salah jika menjadikan Karbala – dan Ashura sebagai ‘kiblat’ untuk diteladani.
Dalam artikelnya, Dakwatuna menulis seperti ini:
“Pernyataan perdana menteri syiah ini banyak didapatkan di jejaring sosial saat ini. Dalam pernyataannya, dia juga mengatakan, “Kita harus menyiapkan kota Karbala’. Karena kota ini tidak hanya dikunjungi saat hari Asyura’ saja, tapi juga setiap hari Jumat, bahkan setiap shalat lima waktu, karena Karbala’ adalah kiblat.”
Kutipan tersebut, dari salah kaidah jurnalistik. Berita bisa dikatakan akurat dan valid jika bisa memenuhi syarat 5W +1H. Sedangkan artikel yang dimuat di Dakwatuna tersebut, seperti yang disebutkan hanya bersumber dari jejaring sosial. Masalahnya, siapa yang menjadi sumber jejaring sosialnya? Apakah dari akun resmi Maliki atau stafnya? Apakah dari akun resmi pemerintah Irak?
Bagaimana bisa kabar dari FB atau Twitter, yang juga tidak disebutkan sumbernya dengan jelas, dipergunakan sebagai tolak ukur kevalidan berita. Padahal kita semua tahu, siapa saja bisa berkicau sesukanya di jejaring sosial, bebas menggunakan akun – akun palsu maupun membuat berita palsu.
Jikalaupun benar PM Irak ingin memindahkan kiblat ke Karbala, maka yang pertama kali menentang adalah Syi’ah. Berpedoman pada Al–Qur’an sebagai kebenaran absolut, mereka tidak akan bisa mentolerir setiap aksi yang bertentangan dengan Kitabullah. Namun sampai hari ini, Liputan Islam tidak mendapati ada tanggapan dari alim ulama Syi’ah terhadap hal tersebut, sehingga bisa dipastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.
Namun jika Dakwatuna merasa yakin bahwa berita yang tersebut valid, maka mau tidak mau harus ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya, rekaman dari pernyataan Maliki tersebut yang tentunya bukan hoax, dan mengingat Maliki adalah seorang Perdana Menteri, seharusnya ada media besar yang meliput dan menanyangkan pernyataannya. Mari kita tunggu. (ba)