Meninjau Kemajuan Energi Terbarukan di Indonesia

0
238

Sumber: Mongabay

LiputanIslam.com — Institute for Essential Services Reform (IESR) meluncurkan laporan akhir tahun bernama Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO). Laporan tersebut mengulas tentang kemajuan pengembangan energi bersih di tanah air, dan meninjau prospek perkembangan pada 2020.

Merujuk laporan ini, tambahan kapasitas terpasang energi terbarukan sebesar 385 MW tahun ini, tak berdampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan energi terbarukan dalam mengejar pencapaian target kapasitas 45 GW pada 2025 sesuai target rencana umum energi nasional (RUEN).

Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi pembangunan energi bersih di Indonesia. Juga bertransisi menuju sistem energi lebih bersih, kompetitif, dan handal.

Menurut Fabby Tumiwa, Direktur IESR, ada dua faktor utama yang masih jadi penghambat percepatan pengembangan energi terbarukan di tanah air.

Faktor pertama, bankability dari Power Purchase Agreements (PPAs) yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 10 dan No. 50/2017. Aturan ini membuat 27 dari 75 kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) proyek energi terbarukan masih berjuang dalam mencapai financial closed. Bahkan, lima PPA sudah diterminasi pada Oktober 2019.

Kedua, skema insentif bagi proyek energi terbarukan tak kompetitif dan situasi politik serta masa transisi pemerintahan baru mengakibatkan capaian investasi energi terbarukan rendah tahun ini, sebesar US$1,17 miliar dari target US$1,8 miliar atau baru 65% per September 2019. Kontribusi proyek energi panas bumi, US$0.52 juta, jadi andalan pemerintah dari total capaian investasi itu.

Selain itu, dalam hal investasi energi terbarukan, Indonesia berkompetisi dengan sesama negara ASEAN lain, terutama Vietnam, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Dalam tiga tahun terakhir, negara-negara ini mengalami kenaikan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang cukup tinggi ditandai dengan arus investasi mengalir dari luar.

Investor punya pilihan cukup banyak dan leluasa memilih negara yang memberikan pengembalian investasi menarik dan risiko kecil. Dengan kondisi ini, kualitas kebijakan dan regulasi akan menentukan daya saing Indonesia dalam menarik investasi energi terbarukan, khusus investasi asing.

Meskipun demikian, IESR juga mengidentifikasi tiga hal yang cukup progresif tahun ini. Pertama, ada peningkatan dan minat penggunaan pembangkit listrik surya atap yang makin dilirik oleh kementerian, lembaga, dan badan usaha di tingkat pusat dan daerah, pelaku usaha industri, bangunan komersial dan residensial.

Kedua, konsumsi biodiesel juga meningkat seiring program B20 yang digalakan sejak awal 2019. Ketiga, sektor transportasi, ada Peraturan Presiden No. 55/2019 tentang kendaraan listrik mengisyaratkan komitmen dan dukungan politik kuat dalam mengembangkan teknologi baru ini di tanah air.

Sedangkan, dalam memulai industri dan meningkatkan penetrasi kendaraan listrik dengan cepat perlu insentif fiskal, antara lain, pembebasan pajak kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur pengisian listrik agresif, minimal 30.000 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebelum 2025.

Lima tahun ini, katanya, Indonesia menyia-nyiakan kesempatan jadi jawara energi terbarukan di ASEAN. Saat ini, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, padahal memiliki ragam sumber daya energi terbarukan.

Maka, IESR kembali mendesak Jokowi agar menunjukkan komitmen politik dan memimpin pengembangan energi bersih di Indonesia. Presiden, katanya, perlu memberikan instruksi jelas dan kuat kepada kementerian sektoral dan lembaga terkait dalam mempercepat pengembangan dan mendorong investasi energi terbarukan.

Baca juga: Energi Terbarukan Untuk Jaga Suhu Bumi

Sementara, Pemerintah sudah mengeluarkan revisi rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027 yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 13 Maret lalu.

Dalam RUPTL itu, pemerintah menurunkan total rencana pembangunan pembangkit dari 78.000 megawatt jadi 56.024 megawatt, dengan hanya 5.000 megawatt PLTU batubara di Jawa, terpangkas termasuk ekspansi PLTU Cilacap dan Indramayu.

Sedangkan kapasitas pembangkit energi terbarukan terpangkas 14.912 megawatt dari sebelumnya 21.500 megawatt. Pembangkit listrik tenaga air dikurangi 1.000 megawatt.

Pemerintah kemudian menetapkan target bauran energi pembangkit akhir 2025, batubara 54,4%, energi terbarukan 23%, gas 22,2 % dan BBM 0,4%. (Ay/Mongabay)

DISKUSI: