Bandung, LiputanIslam.com — Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi pada tahun 2025, jumlah timbunan sampah di perkotaan akan terus bertambah menjadi 1,42 kg/orang/hari atau 2,2 miliar ton sampah/tahun yang berasal dari 4,3 miliar orang penduduk Indonesia. Terlebih di Kota Bandung, produksi sampah 1600 ton/hari, atau sekitar 0,8 kg/hari/orang. Produksi sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung mencapai 3.950 ton/hari. Sementara yang bisa diangkut, hanya 2.750 ton/hari.
Dari Open Data Kota Bandung tahun 2017, rata-rata produksi sampah berdasarkan sumbernya penyumbang tertinggi dari pemukiman yaitu sekitar 1000 ton sampah. Sedangkan berdasarkan jenisnya, sampah sisa makanan menjadi sampah terbanyak kedua setelah sampah daun dan ranting yang menyumbang 300 ton sampah.
Tenggat waktu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti segera habis. Secepatnya Pemkot Bandung perlu bergerak cepat mengatasi masalah sampah. Karena jika TPA Sarimukti sudah tidak dapat digunakan lagi, pemerintah Kota Bandung perlu menggelontorkan dana sangat besar untuk biaya lahan sewa (tipping fee) TPA Legok Nangka di Nagreg.
Karena kondisi yang cukup serius tersebut, Wakil Koordinator Kampanye Kebijakan Organis, Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB) Bandung, Yobel Novian Putra menjelaskan tentang pengolahan sampah dan kebutuhan infrastruktur pengolahan organik di Kota Bandung. YPBB mengenalkan model pengelolaan sampah kota bernama Zero Waste Cities yang dikembangkan oleh Mother Earth Foundation (EMF) pada 2010. Model tersebut dipelajari Tim YPBB dari kota San Fernando, Filipina, yang berhasil mengurangi sampah hingga 80 persen dalam kurun waktu tiga bulan per satu barangay (kelurahan).
Di kota tersebut, ada dua langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah sampah, yaitu dengan memilah dan mengolah sampah langsung di sumber utamanya yaitu masyarakat. Warganya sendiri yang memilah kemudian mengolahnya melalui proses pengomposan. Pengolahan itu berhasil mengurangi 50 persen sampah organik dari limbah rumah tangga.
Selain itu, Kota San Fernando juga memberlakukan aturan larangan penggunaan plastik yang bergagang dan tidak bergagang, yang berhasil mengurangi 20% sampah.
Prinsip pemilahan sampah di Kota tersebut langsung ke sumber utamanya, seperti di rumah tangga, warung dan sejenisnya. Jika pemilahan sampah dilakukan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS), limbah organik telah terkontaminasi silang dengan limbah lain sehingga tidak bisa digunakan untuk kompos.
Selain prinsip pemilahan sampah langsung dari sumbernya, juga ada prinsip terpilah dalam pengumpulannya, hal tersebut perlu didukung sistem yang dibentuk oleh pemerintah. Karena jika sistem pengumpulannya tidak disiapkan, sampah yang telah dipilah akan tercampur kembali. Oleh karena itu, YPBB bersinergi dengan Pemkota Bandung untuk mengatasi persoalan sampah, dengan mereplikasi Zero Waste Cities yang diubah namanya menjadi Kawasan Bebas Sampah (KBS). Cara itu dinamakan Kang Pisman, singkatan dari dari Kurangi (KANG), Pisahkan (PIS), manfaatkan (MAN) sampah.
Langkah tersebut diterapkan di delapan kelurahan. Empat kelurahan diantaranya dipegang oleh YPBB yaitu Kelurahan Sukaluyu, Neglasari, Lebak Gede dan Gempol Sari. Dengan program Kang Pisman, kata Yobel, warga mau memilah sampahnya.
YPBB juga fokus pada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Karena daur ulang sampah masih dibatasi dengan teknologi pengolahan, contohnya teknologi pengolahan sampah plastik dan pasar yang menampung semua jenis daur ulang.
Sedangkan konversi sampah menjadi bahan bakar atau bentuk lain juga bermasalah. Seperti yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah Tangga (PUPR) Kota Bandung yang menjadikan plastik sebagai material aspal. Proses pemanasan sampah menjadi aspal mengeluarkan racun dioxin furan yang dapat mencemari udara. Dan sampah plastik yang diubah menjadi mikroplastik sebagai bahan aspal bakal terkelupas dan membahayakan lingkungan.
Penanganan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir bisa dilaukan dengan model terpilah dan pengolahan organis. Karena lahan di Kota Bandung terbatas, pengomposan perlu dilakukan sedekat mungkin dengan sumber atau di area publik, sehingga perlu dibangun infrastruktur sampah organik.
Tantangan ke depan adalah meluaskan program Kang Pisman, karena baru 8 dari total 151 kelurahan di Kota Bandung. Dari 8 kelurahan itu pun, tidak semua RW berpartisipasi.
Padahal pengelolaan sampah di Kota San Fernando berjalan cukup cepat, karena adanya aturan agar masyarakat dapat memilah sampah disertai denda bila tidak memilah dan mengumpulkan sampah. Setelah evaluasi, aturan pengolahan sampah di Indonesia belum sekuat di Filipina.
Sehingga YPBB membentuk tim Kampanye Kebijakan Organis untuk masuk aspek regulasi program Kang Pisman, selain masuk ke sektor operasional, perencanaan, pembiayaan dan kebijakan.
Baca juga: Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Solar di Madura
Padahal pada awal program, hanya dijalankan oleh satu sampai dua RW saja. YPBB kemudian bergerak mulai dari ranah kebijakan, peraturan dan perencanaan. Hingga pada akhirnya model ini dapat berkembang menjadi delapan keluharan, dimulai dari pendekatan melalui Dinas Lingkungan Hidup sampai Walikota Bandung peduli terkait masalah ini.
Walikota Bandung, Oded M. Danial menyebutkan program Kang Pisman bisa jadi budaya baru Kota Bandung. “Kesadaran Kang Pisman harus bisa terserap merata di semua lapisan masyarakat. Saya berharap Kang Pisman menjadi gerakan yang disadari masyarakat Kota Bandung. Yang terpenting menjadi peradaban baru di Kota Bandung,” kata Oded.
Dengan gerakan Kang Pisman yang sudah mulai bergema di seantero Kota Bandung, masyarakat pun bisa mulai memilah sampah-sampah kemasan minuman karton dan dijual ke Bank Sampah dengan harga Rp 500 sampai Rp 1.000 per kilogram tergantung kondisi kotor atau tidak.
Nantinya, sampah-sampah kemasan karton tersebut oleh Waste for Change bekerja sama dengan perusahaan Tetrapak akan dipisahkan antara kertas, alumunium dan plastik. (Ay/Mongabay/Kompas)