WALHI: Penyebab Banjir Kalsel Bukan Hujan, Tapi Sawit dan Tambang

0
98

Warga melintasi banjir di Desa Kampung Melayu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat 15 Januari 2021. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Jakarta, LiputanIslam.com—Bencana banjir di Kalimantan Selatan telah menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Sejak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada tanggal 14 Januari lalu, banjir telah menerjang 10 kabupaten/kota dan merendam 24.379 rumah.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, akar persoalan banjir di Kalsel bukan karena curah hujan yang tinggi. Namun karena deforestasi hutan dan degradasi lahan Kalsel.

Dilansir dari Merdeka (18/1), dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta hektar dikuasai pertambangan, 620 hektar kelapa sawit. Sebanyak 33 persen lahan atau 1.219.461,21 hektar sudah dikuasai izin tambang, sementara 17 persennya atau 620.081,90 hektar sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, luas hutan sekunder 581.188 hektar dan luas hutan primer hanya 89.169 hektar.

Kisworo menilai maraknya perusahaan tambang terjadi setelah Otda, di mana bupati boleh mengeluarkan izin bagi perusahaan tambang. Namun, yang terjadi adalah munculnya “raja-raja kecil” di Kalsel.

“Bupati dan gubernur lupa diri, semakin masif izinnya,” lanjutnya.

Dari data itu, lanjut dia, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) semakin mudah semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999.

Kemudian, kemudahan untuk ‘mengeksploitasi Sumber Daya Alam’ tersebut semakin tidak bisa dikontrol semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Zaman pak Soekarno itu belum ada eksploitasi SDA soalnya kan ekonomi kerakyatan dan pembenahan ekonomi negara. Nah zaman Pak Harto, SDA dieksploitasi lagi dan semakin massif saat otonomi daerah, kemudian saat muncul UU Minerba tahun 2009 pada era Pak SBY,” kata Kisworo.

Walhi menyadari banyak kepala daerah yang tidak amanah dan mementingkan kesejahteraan hidupnya sendiri.

Dia berharap, Presiden Jokowi mau diajak berdialog terbuka dengan Walhi serta memanggil para pemilik perusahaan-perusahaan yang menyebabkan banjir di Kalsel itu.

Menurut laporan terakhir pada Minggu (17/1), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tambahan korban meninggal akibat banjir di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menjadi 15 orang. Sebanyak 39.549 warga terpaksa mengungsi akibat kejadian tersebut. (ra/merdeka/detik)

DISKUSI: