Jakarta, LiputanIslam.com— Utang pemerintah terus membengkak dari waktu ke waktu. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah hingga Mei 2020 mencapai Rp 5.258,57 triliun.
Posisi utang tersebut naik jika dibandingkan April 2020 yang mencapai Rp 5.172,48 triliun. Saat ini, rasio utang pemerintah sebesar 32,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Terkait hal ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan posisi utang pemerintah masih berada di posisi aman. Sebab, menurutnya, rasio utang pemerintah masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara yakni 60 persen terhadap PDB.
Baca: Februari 2020, Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.316 Triliun
“Masih berada di posisi aman sesuai dengan undang-undang,” kata Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin (13/7).
Dia menyampaikan, peningkatan utang pemerintah terjadi karena kebutuhan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19. Anggaran tersebut digunakan pemerintah untuk meningkatkan akselerasi belanja negara.
“Instrumen kebijakan yang dilakukan untuk menutup defisit dengan cara memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) kemudian melalui pembiayaan utang pemerintah,” ujarnya.
Secara rinci, utang pemerintah terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 84,49 persen dan pada Mei 2020 tercatat sebesar Rp 4.442,90 triliun. Penerbitan SBN terbagi menjadi dua yakni SBN domestic dan SBN valuta asing (Valas).
SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 3.248,23 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 2.650,69 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 598,54 triliun.
Sedangkan SBN Valas tercatat sebesar Rp 1.194,67 triliun dengan rincian SUN sebesar Rp 970,73 triliun dan SBSN sebesar Rp 223,94 triliun. (sh/kontan/kompas/liputan6)