Jakarta, LiputanIslam.com –Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama baru-baru ini mengumumkan pelarangan aturan seragam maupun atribut siswa yang berkaitan dengan agama di sekolah negeri.
Larangan ini diatur melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Hal ini diumumkan dalam konferensi pers di siaran langsung Youtube Kemendikbud, Rabu (3/2).
“Pemda atau sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi karena hak ini di masing-masing individu dan tentunya dengan izin orang tua,” kata Nadiem, seperti dilansir dari CNN (3/2).
Ia menegaskan keputusan memakai seragam dan atribut dengan kekhususan agama menjadi hak dari setiap siswa dan guru secara individu. Artinya, guru dan siswa bebas memilih seragam dan atributnya ketika berkaitan dengan kekhususan agama.
Aturan ini berlaku untuk semua sekolah negeri di Indonesia, kecuali untuk siswa dan guru beragama muslim Provinsi Aceh. Dan jika ada pihak yang melanggar, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Contoh, Pemda bisa berikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan. Gubernur beri sanksi kepada bupati dan wali kota. Kemendagri bisa beri sanksi ke gubernur. Dan Kemendikbud bisa sanksi sekolah terkait penyaluran BOS dan bantuan pemerintah lainnya,” lanjut Nadiem.
Sebelumnya, isu intoleransi di lingkungan sekolah mencuat kembali saat ada aturan berseragam di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang memaksa siswi non-muslim memakai jilbab. (ra/cnn)