LiputanIslam.com — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai seharusnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memberikan teguran kepada pimpinan KPK terkait kinerja pada triwulan I-2020.
“Dewan Pengawas harusnya dapat memberikan teguran bahkan sanksi kepada pimpinan KPK karena gagal membawa institusi antirasuah ini menjadi yang lebih baik di mata masyarakat,” kata Kurnia melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4).
Ia menilai kasus tangkap tangan yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terlalu banyak kontroversi.
“Di antaranya, gagal menyegel kantor DPP PDIP, pimpinan KPK tidak mampu menjelaskan kejadian yang terjadi di PTIK, simpang siur informasi keberadaan Harun Masiku (eks Caleg PDIP), sampai saat ini kantor DPP PDIP tidak kunjung digeledah oleh KPK, padahal kasusnya sudah masuk di ranah penyidikan, dan pimpinan KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyoroti kasus-kasus besar praktis tidak ada yang disentuh oleh KPK di era Firli Bahuri. Misalnya, kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), bailout Bank Century, dan pengadaan KTP elektronik.
“Tak hanya itu, penyidik KPK Kompol Rossa yang ‘dipaksa’ keluar dari institusi antirasuah itu pun harus dijadikan sorotan. Sebab, pimpinan KPK tidak mampu menjelaskan alasan yang masuk akal terkait dengan hal tersebut,” ungkap Kurnia.
Baca juga: Langgar PSBB, 76 Perusahaan di Jakarta Disegel
Terlebih lagi, ucap dia, Kompol Rossa merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus tangkap tangan Wahyu Setiawan dan melibatkan Harun Masiku sehingga kebijakan itu patut untuk dipertanyakan, ucapnya.
Ia pun mengatakan niat dari pimpinan KPK untuk segera menangkap para buronan pun menjadi penting untuk dievaluasi oleh Dewas KPK. (Ay/Antara/Kompas)