Syarat Wajib Tes PCR dalam Penerbangan Picu Kritikan Keras

0
2574

Sumber foto: katadata.com

Jakarta, LiputanIslam.com– Sejumlah pihak mengkritik kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes PCR negatif COVID-19 sebagai syarat dalam penerbangan. Salah satu kritik muncul dari partai PKB. 

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfah menilai syarat tes PCR 2×24 jam untuk penumpang pesawat sebagai langkah mundur dalam upaya mendorong bergeliatnya sektor penerbangan Tanah Air.

“Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat, yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali, merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus COVID-19 di Tanah Air,” kata Neng Eem pada Kamis (21/10/2021).

Padahal, menurutnya, menurunnya kasus COVID-19 seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangkitkan industri penerbangan. 

Di samping itu, ia menyebut tes PCR dianggap tidak diperlukan lagi karena adanya percepatan vaksinasi dan pengoperasian aplikasi PeduliLindungi.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah mempertanyakan keputusan pemerintah mensyaratkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR maksimal 2×24 untuk naik pesawat. Nadlifah khawatir publik justru beranggapan program vaksinasi hanyalah bisnis kesehatan, karena masyarakat masih diwajibkan PCR.

“Ini kebijakan aneh. Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi, tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebani dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebani dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan,” sebut Nadlifah dalam keterangannya yang diunggah di situs DPR, Jumat (22/10/2021).

Anggota Komisi Kesehatan DPR itu khawatir publik jadi beranggapan negatif terhadap program vaksinasi. Publik, sebut dia, bisa saja jadi beranggapan bahwa program vaksinasi adalah proyek bisnis kesehatan.

“Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib PCR. Publik jadi berpikir, ‘Oh, vaksin itu proyek bisnis kesehatan. Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR’,” tutur anggota DPR Fraksi PKB itu.

Sebelumnya, pemerintah merilis Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19. Berikut bunyinya:

  1. Setiap pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan di dalam negeri.
  2. Untuk perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.
  3. Untuk perjalanan dari dan ke daerah di luar Jawa-Bali yang ditetapkan sebagai kategori PPKM level 1 dan 2 wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. (ra/detik)
DISKUSI: