Pro-Kontra Penunjukan Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri
Jakarta, LiputanIslam.com—Penunjukan Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menimbukan pro dan kontra di masyarakat.
Surat Presiden (surpres) terkait penunjukan Komjen Listyo telah diserahkan kepada DPR pada Rabu, 13 Januari 2021 lalu. Listyo merupakan satu dari lima nama yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden pada Kamis, 7 Januari lalu. Mereka di antaranya Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafly Amar, Kabareskrim Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kalemdiklat Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, dan Kabarhakam Komisaris Jenderal Agus Andrianto.
Berbagai kritikan pun muncul dari publik terkait penunjukan ini.
Pertama, publik mempertanyakan usia Listyo nya yang terbilang muda, bahkan termuda dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi. Jika terpilih, Listyo akan melangkahi dua angkatan setelah kapolri saat ini Jenderal Idham Azis, yang merupakan Akpol Angkatan 1988.
Kedua, Listyo juga dinilai tak memiliki prestasi gemilang. Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu bukan lulusan terbaik di akademi.
Karena itu, ada dugaan bahwa Jokowi memilih Listyo karena faktor kedekatan. Listyo diketahui pernah menjadi Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Selain itu, mantan Kapolda Banten ini juga pernah menjadi ajudan Jokowi saat menjadi presiden di periode pertama.
Meskipun begitu, ia tercatat pernah menangani satu kasus menonjol yakni bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Kepunton, Solo. Peristiwa tersebut, menewaskan pelaku dan melukai 9 orang yang berada di sekitar gereja. Selain itu, namanya tersorot saat berhasil menangkap buron kelas kakap Joko Soegiharto Tjandra alias Djoko Tjandra di Malaysia.
Jurnalis Kompas, Mustakim, menilai bahwa Listyo nantinya akan dihadapkan dengan resistensi jenderal-jenderal yang lebih senior saat menjadi orang nomor satu di Polri. Karena itu, ia harus bisa mengatasi potensi resistensi para senior yang (merasa) dilompati dan mengakomodasi berbagai kepentingan di internal Polri.
Mustakim pun berpendapat bahwa Listyo harus mensterilkan Polri dari tarikan dan kepentingan politik. Ia harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa Polri profesional dan independen, meski ia memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. (ra/kompas)
