PPKM Mikro Diberlakukan di 43 Kota Luar Jawa-Bali

0
278

Sumber: Kompas

Jakarta, LiputanIslam.com–Pemerintah akhirnya memberlakukan kebijakan PPKM Mikro di 43 kota/kabupaten di luar Pulau Jawa dan Bali.

Aturan ini diberlakukan seiring dengan penegakan kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan di Jawa dan Bali.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terdapat 43 kabupaten/kota yang terkena aturan ini dimulai tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021.

“Kami memutuskan perpanjangan PPKM Mikro mulai 6 sampai 20 juli terkait di luar Pulau Jawa dan Bali. Ini selaras dengan PPKM Darurat Jawa Bali,” ujar Airlangga, Senin (5/7/21).

Dilansir dari CNBC Indonesia, ini dia daftar 43 kota yang dikenakan pengetatan PPKM Mikro.

Aceh
1 Kota Banda Aceh

Bengkulu
2 Kota Bengkulu

Jambi
3 Kota Jambi

Kalimantan Barat
4 Kota Pontianak
5 Kota Singkawang

Kalimantan Tengah
6 Kota Palangkaraya
7 Lamandau
8 Sukamara

Kalimantan Timur
9 Berau
10 Kota Balikpapan
11 Kota Bontang

Kalimatan Utara
12 Bulungan

Kepulauan Riau
13 Bintan
14 Kota Batam
15 Kota Tanjung Pinang
16 Natuna

Lampung
17 Kota Bandar Lampung
18 Kota Metro

Maluku
19 Kepulauan Aru
20 Kota Ambon

NTT
21 Kota Mataram
22 Lembata
23 Nagekeo

Papua
24 Boven Digoel
25 Kota Jayapura

Papua Barat
26 Fak Fak
27 Kota Sorong
28 Manokwari
29 Teluk Bintuni
30 Teluk Wondama

Riau
31 Kota Pekanbaru

Sulawesi Tengah
32 Kota Palu

Sulawesi Tenggara
33 Kota Kendari

Sulawesi Utara
34 Kota Manado
35 Kota Tomohon

Sumatera Barat
36 Kota Bukittinggi
37 Kota Padang
38 Kota Padang Panjang
39 Kota Solok

Sumatera Selatan
40 Kota Lubuk Linggau
41 Kota Palembang

Sumatera Utara
42 Kota Medan
43 Kota Sibolga

Aturan pengetatan yang diberlakukan adalah sebagai berikut :

  1. Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75% sehingga WFO hanya 25%.
    2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.
    3. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam oerasional dan protokol kesehatan.
    4. Untuk makan (dine in) di restoran dibatasi hanya 25% dan maksimal sampai pukul 17.00. Sementara untuk take away dibatasi sampai pukul 20.00.
    5. Mal tetap boleh buka sampai maksimal pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25%.
    6. Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%
    7. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan.
    8. Semua fasilitas publik ditutup sementara.
    9. Seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup.
    10. Seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup.
    11. Untuk Transportasi umum akan diatur oleh Pemda untuk kapasitas dan protokol kesehatan.

(ra/cnbc)

 

DISKUSI: