Jakarta, LiputanIslam.com– Front Pembela Islam (FPI) baru-baru ini disebut menerima aliran keuangan lintas negara lewat rekeningnya. Dugaan ini disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Minggu (24/1).
Dilansir dari merdeka.com, Kepala PPATK Dian Ediana Rae telah mengkonfirmasikan adanya dugaan tersebut, namun enggan membeberkan secara rinci.
“Iya (ada aliran dari luar negeri),” katanya.
Walaupun demikian, Dian mengatakan aliran dana lintas negara tersebut belum dapat disimpulkan apa pun. Dia menilai transferan uang dari luar negeri juga bisa dilakukan oleh ormas lain, termasuk FPI.
“Tetapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa, transaksi ke luar negeri bisa juga dilakukan ormas lain, biasa saja terjadi di dunia yang semakin global ini,” tambah Dian.
Dia menuturkan pihaknya saat ini sedang melakukan analisis dan pemeriksaan secara komprehensif. Termasuk transaksi dalam dan luar negeri seluruh pihak, salahnya satunya FPI
Respon FPI
Merespon dugaan PPATK, Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar membenarkan bahwa ormas tersebut memang menerima dana dari luar negeri.
Dilansir dari JPNN, ia menyanggah tudingan beberapa pihak bahwa uang itu digunakan untuk pendanaan aksi terorisme. Namun, FPI memakainya untuk aksi kemanusiaan.
Menurut Aziz, FPI telah dipercaya banyak orang, sampai orang di luar negeri untuk menampung dan menyalurkan bantuan kemanusiaan di Indonesia. “Ini menandakan FPI mendapat kepercayaan banyak warga dunia dalam mengelola dana umat untuk bencana kemanusiaan, anak yatim dan bantuan bencana serta yang lainnya,” ujar Aziz pada Minggu (24/1) malam.
Aziz menerangkan, FPI juga kerap mengirimkan bantuan ke negara lain yang kesusahan atau terkena musibah, seperti Palestina dan Myanmar.
Ia pun meminta kepada siapa saja yang menuduh uang di rekening FPI sebagai bagian dari terorisme agar dicek kejiwaannya.
Diketahui hingga saat ini pihak PPATK sudah memblokir 89 rekening FPI. PPATK mengatakan, bila pihaknya belum menentukan sampai kapan pembekuan terhadap rekening FPI karena masih dilakukan analisis dan pemeriksaan. (ra/merdeka/jpnn)