Jakarta, LiputanIslam.com –Tiga ketua umum parpol koalisi pemerintahan Presiden Jokowi selama tiga hari berturut-turut, melontarkan wacana penundaan proses pemilu serentak yang sedianya akan dilaksanakan Februari 2022. Mereka menyatakan bahwa agar pemerintah bisa fokus melakukan perbaikan ekonomi paska pandemi, ada baiknya masa kepemimpinan politik diperpanjang setahun atau dua tahun, dan itu, artinya, pemilunya ditunda juga. Ketiga ketua umum parpol pengusul wacana itu adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Wacana penundaan pemilu, atau perpanjangan masa kepresiden menjadi tiga periode terus bergaung. Sebelum tiga ketum parpol menyatakan wacana tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan wacana serupa. Menurutnya, saat itu, kalangan industri memiliki aspirasi terkait dengan pentingnya iklim usaha yang kondisif paska pandemi, dan situasi tersebut akan sulit terwujud manakala bangsa Indonesia langsung dipanaskan oleh isu pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional.
Menanggapi usulan dan wacana tersebut, sejumlah pihak menunjukkan perbedaan pendapat. Sebagian parpol menyatakan akan melakukan kajian, dan yang lainnya ada yang secara langsung menolak mentah-mentah wacana tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) termasuk yang menolak wacana perpanjangan pemilu 2024. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip kompas.com, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (28/2), menyatakan, “Sebaiknya, para elite politik fokus mencari solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa yang muncul akhir-akhir ini seperti kelangkaan minyak goreng yang membuat susah rakyat.”
Hasto juga menegaskan, prioritas PDIP saat ini mengatasi berbagai dampak pandemi. Ia juga meminta pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri tahu-tempe, dan masalah penting lainnya daripada berimajinasi penundaan pemilu.
Ia pun menegaskan, PDIP tidak sepakat dengan wacana penundaan pemilu tersebut. “Kami minta para elite politik taat pada konstitusi serta tidak mengkhianati semangat reformasi yang telah mengamanatkan pembatasan masa jabatan presiden,” tukasnya.
Penolakan yang sama disampaikan oleh Partai Nasdem, dan juga dua parpol oposisi, yaitu Partai Demokrat dan PKS.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menyatakan bahwa usulan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 hanya sebagai wacana politik. Menurutnya Pemilu akan tetap berlanjut karena merujuk kepada keputusan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR RI yang sudah menetapkan hari pemungutan suara Pemilu 2024.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam sebuah pernyataan Senin (28/2/2022) menegaskan bahwa lembaganya berpegang kepada keputusan politik bersama yang sudah diambil antara KPU-Pemerintah-DPR, bahwa hari H Pemilu jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Berbagai suara yang muncul yang berbicara tentang pelaksanaan pemilu selain di tanggal tersebut ia anggap sekedar wacana politik, yang sama sekali tidak berdampak pada jadwal pemilu yang sudah diputuskan.
Seandainya ada pihak yang mencoba mengubah wacana ini ke arah yang lebih serius, Pramono menyatakan bahwa hal itu sangat sulit untuk diupayakan, karena penundaan pemilu hanya mungkin dilakukan jika didahului dengan amendemen UUD 1945, khususnya pasal 22E ayat 1. Padahal, menurutnya, pengambilan keputusan dalam proses amendemen kan juga tidak mudah. Karena itu, jika tidak ada amandemen, maka penundaan pemilu merupakan tindakan inkonstitusional.
Presiden Joko Widodo sendiri berkali-kali menyatakan bahwa ia secara pribadi menentang wacana tiga periode. Menurut Jokowi, ada tiga tipe pengusul wacana tiga periode kekuasaan presiden: pertama orang yang ingin mempermalukan Jokowi, kedua orang yang cari muka, dan ketiga, orang yang ingin menjebak atau menjerumuskan dirinya. (os/li/kompas)