Jakarta, LiputanIslam.com—Revisi PP No. 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) memicu kritik pedas dari banyak pihak. Pasalnya, revisi itu dinilai sebagai bentuk ancaman pengendalian oleh penguasa terhadap institusi pendidikan.
PP baru yang direvisi oleh Presiden Joko Widodo itu diketahui akan memuluskan jalan Rektor UI Ari Kuncoro untuk mempertahankan rangkap jabatannya sebagai wakil komisaris utama BRI.
Menurut pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, revisi Statuta UI adalah berita buruk bagi dunia pendidikan.
“Ancaman bagi perguruan tinggi dan masa depan dunia pendidikan, karena ketika statuta beri ruang bebas bagi rektor untuk mendapatkan posisi komisaris BUMN maka ruang itu bisa dijadikan sebagai ruang kendali kekuasaan di kampus,” ujar Ubed pada Kamis (22/7), seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh memegang kendali kekuasaan di kampus, karena perguruan tinggi merupakan tempat kebebasan akademik yang seharusnya bebas kepentingan kekuasaan.
Menurutnya, revisi Statuta UI ini akan membuka ruang bagi penguasa untuk membungkam kritik yang kerap datang dari mahasiswa. Posisi Rektor UI juga menjadi terjepit karena harus melindungi penguasa yang telah memberikan jabatan di perusahaan BUMN.
“Akan tidak enak bila ada mahasiswa mengkritik terbuka terhadap kekuasaan seakan rektor tidak bekerja untuk melindungi kekuasaan, sementara dia sudah dikasih posisi oleh penguasa,” imbuhnya.
Selain itu, rektor UI juga tidak akan mampu menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
“Rektor itu akademisi profesional, dia fokus mengembangkan kampus sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi menurut UU Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kalau dengan cara seperti ini fungsi itu bisa tidak optimal,” tambahnya. (ra/cnn)