Jakarta, LiputanIslam.com– Ombudsman RI mengungkap adanya dugaan manipulasi dokumen rapat pembahasan aturan yang memuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rapat yang dimaksud adalah rapat harmonisasi rancangan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Januari 2021.
Dalam perkom itu, termuat aturan mengenai pelaksanaan TWK yang diselenggarakan KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.
Menurut informasi dari anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam acara “Ini Budi” di kanal YouTube Tempo (23/07/2021), dokumen rapat itu malah ditandatangani oleh bawahan pimpinan rapat yang sama sekali tidak hadir di ruang rapat itu.
“Dokumen itu tidak ditandatangani oleh lima pimpinan yang hadir, tapi oleh bawahannya yang sama sekali tidak hadir di ruang rapat itu,” kata Robert.
“Coba bayangkan, tidak hadir tapi tanda tangan,” tambahnya.
“Kehadiran lima pimpinan tadi adalah pelanggaran prosedur, sementara penandatanganan oleh mereka yang tidak hadir tadi adalah penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya.
Robert melanjutkan, aturan Kementerian Hukum dan HAM mewajibkan rapat pengharmonisasian dihadiri oleh pejabat setingkat Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, pejabat administrator dan penyusun rancangan peraturan.
Tetapi, rapat itu justru dihadiri oleh lima pucuk pimpinan lembaga. Di antaranya, Ketua KPK Firli Bahuri; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana; dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto. (ra/tempo)