Jakarta, LiputanIslam.com– Novel Baswedan dan 56 pegawai KPK lainnya masih gigih mengupayakan keadilan hukum usai dipecat hari ini akibat polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Mereka mengaku akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanyakan kepastian hukum di balik status mereka.
“Pergi ke Istana untuk nanya ke Bapak Presiden, hukum kita mau dibawa ke mana dengan berbagai temuan hukum dari Komnas HAM dan Ombudsman dan lain-lain itu,” kata salah satu pegawai yang dipecat, Rasamala Aritonang, pada Kamis (30/9/2021).
Pegawai lain, Hotman Tambunan, mengatakan akan mengantarkan surat yang terkumpul di ‘KPK Darurat’ ke Jokowi sembari menyiapkan langkah hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Benar, mengantar surat ke presiden yang terkumpul melalui posko darurat. Hari ini sorean, setelah jam 13.00,” kata Hotman.
“Ombudsman itu kan memberi waktu 60 hari untuk melakukan rekomendasinya. Kita menunggu itu sambil mempersiapkan administrasi langkah langkah hukum perbuatan melawan hukum di TUN,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ombudsman sempat menginvestigasi proses TWK. Lembaga ini menemukan adanya maladministrasi. Namun, KPK mengabaikan laporan itu dengan dalih putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan TWK konstitusional. (ra/detik)