LiputanIslam.com — Puluhan pemikir dan budayawan dari sejumlah wilayah di Indonesia hadir dalam Mufakat Budaya Indonesia 2019 di Jakarta, pada 29-31 Oktober 2019 lalu. Mereka mencoba merumuskan solusi untuk mengatasi persoalan radikalisme yang kian menjangkit di Indonesia.
Menurut kesimpulan mufakat tersebut, berbagai kebijakan pemerintah lah yang mendorong perilaku radikal. Misalnya, pola hubungan antara elite dan grassroot yang super dominatif dan represif, sehingga menciptakan atau menumbuhkan peluang radikalisme di kalangan masyarakat luas.
Kemudian distrust yang kian dalam dan meluas di masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan munculnya praktik-praktik radikal ketika pemerintah dalam bekerja memanipulasi rakyat sipil sebagai alat atau senjata untuk melakukan represi.
Lebih lanjut, radikalisme salah satunya disebabkan karena masyarakat mengalami kekalahan dalam mengakses sumber daya alam Indonesia. Misalnya, kehilangan lahan pertanian, tidak merasakan dampak positif dari aktivitas ekonomi yang ekstraktif seperti perkebunan, migas, dan pertambangan, serta tersumbatnya ruang untuk menyampaikan keluhan atau persoalan yang mereka rasakan tersebut. Frustasi terhadap perubahan iklim yang dikarenakan kerusakan alam.
Selain itu, para budayawan dan pemikir sepakat, perilaku radikal hadir karena bangsa Indonesia sudah kehilangan akar budaya, sebagai bangsa bahari, yang tergantikan dengan budaya daratan. Kebudayaan bahari melahirkan karakter manusia egaliter dan terbuka, sementara kebudayaan daratan melahirkan karakter manusia individual dan kompetitif.
Mereka setuju jika upaya menghentikan fenomena radikalisme diatasi dengan mengembalikan atau menumbuhkan kebudayaan bahari Indonesia.
“Kebudayaan bahari dipahami sebagai kebudayaan yang melahirkan manusia tidak egois, merasa bangga jika dirinya memberi manfaat bagi banyak orang. Bukan bangga setelah berkuasa atau mengalahkan manusia lainnya atau mampu menaklukan alam. Kebudayaan ini intinya didasari hubungan harmonis manusia dengan alam,” kata Dr. Yenrizal Tarmizi, pakar komunikasi lingkungan dari UIN Raden Fatah Palembang, Minggu [10/11/2019].
Mufakat budaya tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah maupun masyarakat sipil guna mengatasi radikalisme. Setidaknya ada empat rekomendasi, yaitu sebagai berikut:
Pertama, menghentikan kebijakan administratif yang menempatkan desa adat sebagai unit pemerintahan pusat ketika kebijakan itu mengganggu atau mendestruksi tata pemerintahan, atau hubungan sosial di tingkat lokal.
Kedua, mengajarkan kembali praktik-praktik cara hidup atau tradisi yang berbasis kebudayaan atau peradaban air [bahari] yang dibuktikan oleh sejarah lokal menciptakan kerukunan di antara warga atau rakyat, ketimbang menerapkan tiruan cara hidup daratan yang ada pada masyarakat kontinental di Eropa, Asia maupun Amerika.
Ketiga, menghapus atau menghentikan program deradikaisasi yang secara keliru justru membunuh daya nalar atau pikiran kritis publik, dan menggantinya dengan pembukaan ruang-ruang ekspresional dalam mengutarakan gagasan, baik secara intelektual maupun mental.
Keempat, pemerintah mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan empatik terhadap praktik-praktik yang terkategori radikal ketimbang satu penindakan yang bersifat represif.
Sederhananya, guna mengatasi berbagai fenomena radikalisme itu kembalikan alam Indonesia menjadi lebih baik, dan beri akses yang adil masyarakat terhadap sumber daya alam.
Sebenarnya, sejumlah skema yang ditawarkan pemerintah, seperti perhutanan sosial, rehabilitasi atau restorasi lahan dan hutan, ekonomi hijau, merupakan skema yang menjanjikan harapan tersebut. Hanya saja pelaksanaannya harus benar-benar diupayakan sesuai harapan. (Ay/Mongabay)