Jakarta, LiputanIslam.com—Dalam draf daftar 33 RUU usulan Prolegnas Prioritas 2021, DPR memasukkan RUU Pemilu sebagai salah satu undang-undang yang akan direvisi. Dalam perubahan UU itu, muncul aturan soal pelarangan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengikuti pemilu.
HTI diketahui telah dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017 oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
Kini, mantan anggota organisasi itu akan dilarang ikut pemilu. Aturan tersebut ada di draf RUU Pemilu pasal 182 yang berisi syarat pencalonan.
Dilansir dari Detiknews (25/1) ayat 1 RUU tersebut berbunyi bahwa setiap WNI berhak mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah.
Syarat berikutnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilu termuat di Pasal 182 ayat 2. Selain sederet syarat yang sudah ada sebelumnya, ada syarat baru yaitu bukan merupakan anggota HTI.
“Bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” demikian bunyi poin jj di Pasal 182 ayat 2 RUU Pemilu. Draf RUU Pemilu ini diterima dari Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyebut draf RUU Pemilu itu sudah ada di Badan Legislasi DPR. (ra/detik)