Jakarta, LiputanIslam.com–KPK menangkap mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino (RJ Lino) setelah lima tahun berstatus tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC).
Dilansir dari detikcom, RJ Lino berjalan dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK pada Jumat (26/3/2021), sebelum KPK menggelar konferensi pers penahanannya.
Berdasarkan laporan audit investigatif BPKP tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 pada 18 Maret 2011, RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi dalam pengadaan tiga unit QCC pada 2010.
Ia diduga telah merugikan negara sebesar Rp 50,03 miliar.
Lino juga diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan penunjukan langsung kepada perusahaan asal China untuk pengadaan tiga QCC tersebut. Pada saat itu, Lino menjabat Direktur Utama PT Pelindo II.
Respon RJ Lino
Lino mengaku bingung atas dugaan BPK terkait adanya kerugian keuangan negara sebesar USD 22.828,94 dalam pemeliharaan tiga unit QCC. Dia mengklaim, saat menjabat Direktur Utama PT Pelindo II, tidak mengurusi pemeliharaan crane.
“Tadi juga kalian dengar ya, BPK hanya kasih kerugian negara USD 22 ribu pemeliharaan. Saya mau tanya, apa dirut urusannya maintenance? Perusahaan gede, urusan pengeluaran bukan urusan dirut. USD 22 ribu dan 300 juta dibagi 6 tahun, Rp 57 juta, satu tahun dibagi tiga crane, Rp 16 juta, satu crane dibagi 365 hari Rp 45 ribu per hari. Alat itu sampai sekarang udah 10 tahun availability-nya 95 persen. Istimewa sekali,” ujarnya.
Dengan itu, RJ Lino menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak fair. Dia juga menilai seharusnya KPK menghentikan kasus dirinya sejak awal.
“Karena waktu saya di penyelidikan, saya kasih tahu mereka, alat yang saya tunjuk itu, saya tunjuk langsung, dua tahun kemudian saya lelang. Yang ikut lelang 10 orang, yang masukin penawaran dua, barangnya sama persis kebetulan pemenangnya sama, harganya itu USD 500 ribu lebih mahal daripada saya nunjuk langsung,” katanya.
“Jadi, kalau BPK fair, harusnya mereka isi itu, nggak ada kerugian negara. Karena lelang lebih mahal dibanding nunjuk langsung,” imbuhnya. (ra/detik)